Indeks Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi punya kekuatan hukum setara dengan Undang-undang.

Hakim MK menyatakan perkara TWK KPK terkait alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak bertentangan UUD 1945 sehingga tetap konstitusional.

Pasal Penghinaan Presiden dinilai menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan berpendapat, kebebasan informasi, dan kepastian hukum.

Mahkamah Konstitusi (MK) buka suara atas rencana pemerintah dan DPR memasukkan kembali norma penghinaan terhadap Presiden di draf RUU KUHP.

Hasil PSU Pilgub Kalsel yakni pasangan calon petahana nomor urut 01, Sahbirin Noor-Muhidin, unggul sementara atas rivalnya Denny Indrayana-Difriadi.

Berikut adalah penjelasan mengenai klasifikasi badan peradilan di Indonesia beserta wewenangnya. 

MK putuskan parpol yang lulus verifikasi & lolos parliamentary treshold Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak secara faktual.

Hanya satu hakim yang menyampaikan dissenting opinion atau pendapat yang berbeda dari putusan MK ini yaitu, Wahiduddin Adams.

KSPI dan KSPSI AGN menuntut agar hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutus gugatan yang diajukan oleh para buruh tentang UU Cipta Kerja diputuskan secara adil.

Terkait putusan MK soal diskualifikasi Orient P Riwu Kore, KPU NTT akan melakukan pemungutan suara ulang untuk Pilkada Kabupaten Sabu Raijua.

Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang Kabupaten Sabu Raijua, NTT. 

Imigrasi tidak mengetahui Orient P Riwu punya paspor Amerika Serikat saat masuk ke Indonesia pada 2019 silam.

Dari 32 perkara yang diputus Mahkamah Konstitusi (MK), 16 perkara diminta lakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Pemilihan ulang harus dilaksanakan di Kabupaten Boven Digoel dengan tak lagi mengikutsertakan Yusak Yaluwo-Yakob Waremba sebagai peserta Pilkada.

Banyak sengketa pemilu di MK hasilnya sebenarnya sudah ketahuan di awal. Para pemohon jelas-jelas tak memenuhi syarat.

Dari 132 perkara yang diterima pendaftarannya oleh MK, hanya tersisa 32 yang berlanjut ke sidang agenda pembuktian.

Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2020 digelar secara serentak bertahap. Tahap pertama digelar pada 26 Februari 2021.

Hasil putusan MK yang dibacakan sejak 15 Februari 2021 hingga hari ini menyatakan lebih dari 100 gugatan hasil Pilkada 2020 ditolak (tidak lanjut).

Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan sengketa Pilkada Medan gugur.

Bawaslu menyatakan Risma tak terbukti melakukan kampanye terselubung saat menjabat Wali Kota Surabaya.