Indeks Mahkamah Konstitusi

Aliansi ojek daring disarankan tak lagi mengupayakan jalur pengadilan agar kendaraan roda dua bisa dikategorikan transportasi umum.

Keputusan MK membuat ojek online tetap dianggap sebagai transportasi umum ilegal lantaran tidak memenuhi standar keamanan bagi penumpang.

MK menolak uji materi
untuk memasukkan sepeda
motor sebagai angkutan umum.

MK menolak uji materi untuk memasukkan sepeda motor sebagai angkutan umum. Penolakan tersebut membuat angkutan ini jadi tak punya dasar hukum.

Dua kewenangan DPR diamputasi setelah MK mengabulkan permohonan judicial review UU MD3 oleh kelompok masyarakat sipil: pemanggilan paksa dengan bantuan polisi dan pemidanaan warga yang dianggap melecehkan kehormatan mereka.

"Apapun keputusan MK pasti akan kami hormati dan kami laksanakan," kata Ketua DPR  Bambang Soesatyo.

Kemenangan kotak kosong
dinilai sebagai kritik
keras kepada calon.

Wapres JK mengaku tidak risau dengan putusan MK yang menolak uji materi 2 pasal di UU Pemilu terkait syarat pencalonan di Pilpres 2019.

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap tiga pasal yang memuat ketentuan kontroversial di UU MD3.

"Amar putusan menyatakan, permohonan para pemohon tidak dapat diterima," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Anwar Usman.

Hadar berharap agar MK bisa memprioritaskan pembahasan uji materi Presidential Threshold

Sejumlah aktivis, akademikus hingga eks pimpinan KPK dan KPU menggugat pasal Presidential Threshold ke MK karena menilai ketentuan itu bisa memunculkan calon tunggal di Pilpres 2019.

Penggugat berpendapat bakal capres dan cawapres harus dapat restu DPD. Restu ini akan mampu mencegah terjadinya upaya menghilangkan jati diri orang Indonesia asli.

Pemohon dari perkara pengujian UU Pemilu adalah Martinus Butarbutar dan Risof Mario.

Empat organisasi buruh, yakni KPBI, KASBI, KSBSI dan Sindikasi mengajukan gugatan uji materi atau judicial review (JR) terhadap pasal 73, pasal 122 huruf l dan pasal 245 UU MD3.

Pansel akan menyerahkan nama-nama kandidat Hakim MK yang lolos seleksi kepada Presiden Joko Widodo pada akhir Juli 2018.

Presiden Joko Widodo mengajukan pembentukan panitia seleksi calon hakim konstitusi untuk mengumumkan penerimaan dan melakukan pendaftaran.

Gayus Lumbuun mendukung desakan agar proses peradilan MA bisa terbuka layaknya MK.

Guru Besar Fakultas Hukum UGM Nindyo Pramono menilai proses pembentukan Holding BUMN tidak mengarah pada privatisasi.

Mahkamah Agung diminta menggelar persidangan secara terbuka sebagaimana Mahkamah Konstitusi.