Indeks Mahkamah Konstitusi

Kuasa hukum KPU Puncak melaporkan Refly Harun ke kepolisian karena diduga memalsukan surat yang menjadi bukti dalam persidangan sengketa pilkada di MK.

Enny Nurbaningsih diangkat menjadi Hakim MK menggantikan Maria Farida Indrati yang sudah memasuki masa pensiun.

Untuk sidang gugatan soal masa jabatan wakil presiden ini sendiri terakhir baru masuk ke tahap sidang perbaikan permohonan.

Apabila MK mengabulkan gugatan tersebut, maka Jusuf Kalla bisa kembali maju sebagai cawapres.

"Peraturan ini [presidential threshold] justru mengebiri hak masyarakat dalam berpolitik."

Sekjen MK M Guntur Hamzah mengatakan, sidang uji materi produk hukum rata-rata bisa berlangsung selama 3 bulan hingga 2 tahun. 

"Perbuatan OSO dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merendahkan kehormatan, harkat, martabat MK dan para hakim MK."

Uji materi syarat capres dan cawapres diajukan Perindo ke MK agar Jusuf Kalla bisa mendampingi Jokowi di Pilpres 2019.

"Kami kan sebelum mengambil keputusan mengambil dulu pendapat ahli hukum, pegiat pemilu, dan kami akan laksanakan putusan MK," Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting.

Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang sengket Pilkada 2018 pada 16-27 Juli pukul 09.00 WIB dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Para jemaah Ahmadiyah telah mencampuradukan persoalan konstitusionalitas norma dalam UU 1/PNPS/1965 dengan tindak lanjut pelaksanaan UU aquo melalui SKB.

"Dalam kaitan dengan ini, putusan MK lebih buruk dari SKB terhadap JAI [Jemaah Ahmadiyah Indonesia] yang jelas melakukan pelanggaran HAM"

Menurut Fadli, masa jabatan presiden dan wakil presiden harus tetap dibatasi.

Menurut Syamsudin, langkah Jusuf Kalla yang mengajukan diri jadi pihak terkait juga bertentangan dengan pernyataan-pernyataannya di media.

Pendaftaran sengketa hasil Pilkada 2018 sudah ditutup 11 Juli lalu, namun dibuka kembali karena masih ada laporan permasalahan dalam penetapan pemenang.

"Memang ada yang minta dari pansel untuk meminta informasi tentang rekam jejak dari para calon hakim MK itu, ya kita sedang lakukan pendalaman, kita akan cermati," kata Prasetyo.

Hingga pukul 24.00 WIB, Rabu (11/7/2018), terdapat 60 permohonan sengketa hasil Pilkada 2018 yang diterima MK.

"Pagi ini total sudah masuk 42 permohonan PHP Kada 2018, baik yang mendaftar melalui laman khusus (daring) dan ada yang menyerahkan secara langsung ke MK," kata Rubiyo.

Hingga Selasa sore (10/7/2018) telah ada 29 gugatan hasil Pilkada 2018 yang diajukan ke MK.

Hingga Selasa siang (10/7/2018), MK telah menerima permohonan 28 perkara sengketa hasil Pilkada 2018.