Indeks Mafia Tanah

Deddy menyebut, masyarakat sulit mendapat keadilan agraria karena lahan lebih banyak dikuasai kelompok usaha dan individu.

Tersangka RP diduga menerima uang korupsi sebesar Rp1 miliar atas pengurusan eksekusi tanah milik PT Pertamina di Rawamangun, Jakarta Timur.

Menurut Dede, delik yang pas untuk menjerat para mafia tanah ialah pencucian uang.

Nusron tak puas jika mafia tanah hanya dikenakan delik pidana hukum. Menurutnya, harus diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang.

RD dan PS yang telah melakukan penipuan dengan memalsukan sertifikat tanah dan bangunan milik keluarganya dengan 37 korban.

AHY berkata jika jajarannya mampu menguasai aksi bela diri, maka bukan tidak mungkin akan banyak pihak yang segan.

Putri Fuad Bawazier membeli tanah di Menteng pada 2008, namun pada 2014 muncul gugatan mengatasnamakan ahli waris Juntaswardi.

Penjelasan kasus penggelapan sertifikat tanah yang dialami Nirina Zubir dan alasan mengapa dirinya ribut dengan pengacara eks ART.

AHY juga menjanjikan perlindungan kepada anak buahnya yang kerap mengalami kriminalisasi imbas melawan mafia tanah.

AHY berjanji berada di barisan terdepan membela kepentingan rakyat melawan mafia tanah.

Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berjanji akan menggebuk mafia tanah di 8 bulan masa jabatannya.

Menurut Anies, harus ada kejelasan pada lubang-lubang di peta nasional yang tidak jelas kepemilikannya agar para mafia tanah tak bisa beraksi. 

Timnas AMIN menanggapi isu mafia tanah yang saat ini sedang dikeluhkan oleh Nirina Zubir melalui akun Instagramnya.

Nirina Zubir mengumumkan pengunduran diri dari dukungan terhadap capres Pemilu 2024. Alasan apa yang membuatnya demikian?

Panglima TNI Yudo menegaskan akan melakukan tindakan tegas termasuk kepada militer aktif maupun yang sudah pensiun.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto berjanji terus 'menggebuk' pegawainya yang jadi mafia tanah karena tidak tega melihat keluhan yang dialami masyarakat.

Presiden Jokowi meminta seluruh jajarannya memberantas mafia tanah, agar tidak membuat susah pengurusan sertifikat tanah.

Komisi II DPR menyebut Kementerian ATR/BPN harus fokus memperbaiki pelayanan masyarakat terkait sertifikasi tanah.

Salah satu modusnya adalah menjual tanah kosong yang tidak dijaga lalu dijual dan dibuat sertifikat baru tapi palsu.

Uang tersebut untuk memuluskan pemohon dalam pembuatan sertifikat tanah tanpa prosedur yang benar.