tirto.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengaku kerap menerima keluhan soal mafia tanah sejak dilantik pada 23 Februari 2024.
Dalam pidatonya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN tahun 2024 di Hotel Shangri-La, Jakarta Selatan, Kamis (7/3/2024), AHY mengaku mendapatkan ribuan pesan masuk melalui kolom komentar hingga pesan langsung di media sosialnya.
"Ribuan pesan masuk ke handphone saya, baru dua minggu pak, baru 2 minggu jadi menteri, ribuan pesan masuk ke handphone saya termasuk ke media sosial, baik di komen maupun di direct message. Itu yang mengeluhkan mengadu masalah mafia tanah," kata AHY.
AHY mengaku curhat yang masuk kepadanya berkaitan dengan situasi kehidupan yang semakin sengsara imbas mafia tanah.
"Pesannya adalah intinya, Pak AHY, pak menteri mohon bisa di berantas mafia tanah ini, hidup kami jadi sengsara, kami dizalimi dan macam-macam lagi yang benar-benar menyentuh emosi kita," kata dia.
Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan meminta dukungan dan berkoordinasi dengan Jaksa Agung, ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberantas mafia tanah.
"Karena aset ini juga menyangkut penegakkan hukum, saya berkoordinasi dengan dan meminta dukungan langsung dengan bapak Jaksa Agung serta pimpinan lainnya, bapak Kapolri, Kabareskrim," kata AHY.
AHY juga menjanjikan perlindungan kepada anak buahnya yang kerap mengalami kriminalisasi imbas melawan mafia tanah.
"Tetapi sebaliknya, saya juga tidak akan membiarkan ada Kepala Kantor Pertanahan yang masuk penjara, akibat ulah mafia tanah; padahal pejabat itu sudah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku," kata dia.
Oleh karenanyaa, dia berharap tidak ada alasan lagi bahwa Kepala BPN maupun jajarannya terlibat dalam sindikat mafia tanah.
"Oleh karena itu, tidak boleh lagi ada oknum atau pejabat internal, yang justru disengaja ataupun tidak disengaja, terlibat dalam praktik-praktik kejahatan pertanahan. Untuk itu, saya menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal, untuk melakukan pengawasan secara ketat," kata dia.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
