Indeks Lbh Jakarta

Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) menemui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyerahkan 25 bukti baru terkait swastanisasi air.

Koalisi Advokasi Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan mempersoalkan sejumlah pasal yang terdapat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

YLBHI menghimpun catatan pengaduan dan permohonan bantuan hukum yang masuk ke YLBHI dan 15 LBH di Indonesia, termasuk LBH Jakarta.

Jakarta pada Kamis pagi ini tergolong memiliki tingkat polusi tinggi, Pemerintah diminta membuka data penyebab polusi udara tersebut.

LBH Jakarta menyiapkan syarat administrasi citizen law suit untuk menggugat Presiden, Menteri dan Gubernur DKI Jakarta ke PTUN.

Koalisi Masyarakat Sipil menemukan sejumlah indikasi pelanggaran HAM dalam penanganan aksi massa dan kerusuhan pada 21-22 Mei 2019.

Pemprov DKI Jakarta tidak tegas soal pemutusan swastanisasi air, sehingga membiarkan pihak swasta menandatangani Head of Agreement (HoA) masalah swastanisasi air  hingga saat ini.

LBH Jakarta menilai, kesepakatan yang telah diambil oleh PT Aetra Jakarta dan PAM Jaya dalam Head of Agreement (HoA) masalah pemutusan swastanisasi air hanyalah sebatas restrukturisasi.

Nelson Nikodemus mengatakan penangkapan dilakukan dengan sebuah iming-iming bahwa persoalan mengenai pesangon AMT dan status pekerja akan cepat diselesaikan.

Tim LBH Jakarta mengaku kesulitan menjangkau 10 orang Awak Mobil Tangki (AMT) yang ditangkap polisi kemarin malam lantaran dihalangi pihak berwajib.

Pemprov DKI Jakarta menyatakan sedang melakukan proses ganti rugi terkait kasus penggusuran 473 rumah warga Petamburan pada tahun 1997.

LBH Jakarta menilai ada ketidakseriusan pemerintah dalam menangani kasus pinjaman online ini.

LBH Jakarta meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tidak bungkam terkait kasus pinjaman online yang kembali memakan korban.

LBH Jakarta mendesak Pemprov DKI Jakarta menganggarkan ganti rugi penggusuran warga Petamburan yang telah lama tak dibayar.

Ganti rugi penggusuran tak masuk ke dalam APBD 2019 meski putusan kasasi memenangkan warga Petamburan, Jakarta Pusat sejak 1997.

Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Andi Komara, tidak melihat ada yang salah dengan ucapan Grace Natalie soal poligami.

Pemprov DKI telah dinyatakan kalah di tingkat Kasasi dan harus ganti rugi sebesar Rp 4,7 miliar kepada warga korban penggusuran di Petamburan. 

Perusahaan jasa keuangan digital yang diblokir bersalin nama, sehingga tetap bisa beroperasi.

Seorang debitur mengaku sempat terjerat utang kepada 15 penyedia pinjaman online karena tidak mampu membayar cicilan dengan bunga selangit. 

"Penggusuran paksa terus terjadi. Logika pemerintah selama ini, siapa pun pemimpinnya relatif sama," ujar Direktur LBH Jakarta Arif Maulana.