Indeks Lbh Jakarta

Transparansi tersebut untuk menentukan adanya tidaknya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dalam peristiwa kebakaran lapas.

Dua pendamping hukum warga Pancoran sempat ditahan kepolisian. Aktivis menyebut ini sebagai upaya penangkapan paksa.

Dua pendamping hukum korban penggusuran di Gang Buntu II Kelurahan Pancoran diperiksa Polres Jakarta Selatan, Rabu (24/3/2021) malam.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi ICW, LBH Jakarta, Kontras, YLBHI, Change.org membuka pos pengaduan masyarakat terdampak korupsi bantuan sosial.

Warga Pancoran Buntu Gang II, Jakarta Selatan, mendapatkan intimidasi dari aparat kepolisian dan ormas karena enggan angkat kaki dari rumahnya.

Kasus penggusuran warga dengan menggunakan kekerasan seperti di Pancoran adalah ‘lagu lama,' menurut LBH Jakarta.

Tim Advokasi Nasional menilai ada tindakan terstruktur dan sistematis yang dilakukan kepolisian yang memburu pihak-pihak penentang UU Ciptaker.

Hak kesehatan warga dijamin dalam pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tapi pemerintah dianggap lalai karena banyaknya korban berjatuhan akibat pandemi virus corona COVID-19.

Pemerintah Indonesia memaksakan pembuatan Omnibus Law. Parahnya, rakyat dan lingkungan akan terpinggirkan, sedangkan kelompok pemodal diuntungkan.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta berencana melayangkan gugatan atas banjir yang membuat 60 orang meninggal tersebut.

Gerakan Buruh Untuk Rakyat menolak rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang disusun dengan konsep Omnibus Law.

Salah satu poin yang disoroti terkait menurunya demokrasi ialah minimnya penerimaan aspirasi publik dalam perumusan peraturan.

LBH Jakarta mempersoalkan alasan polisi menangkap sejumlah peserta demonstrasi buruh di depan Gedung DPR. Sebab, saat ditangkap, para peserta aksi itu belum mengikuti demo. 

LBH Jakarta mempertanyakan indikator yang dipakai Mabes Polri dalam menilai keberhasilan Dankor Brimob mengamankan Pemilu 2019.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana berpendapat, program televisi yang menampilkan aksi polisi melakukan penangkapan terduga pelaku tindakan kriminal, hanyalah pencitraan.

Anies dinilai hanya melakukan pencitraan melawan para pengembang yang melakukan gugatan atas pembatalan izin reklamasi.

LBH Jakarta menilai, Gubernur DKI Anies Baswedan bisa menerbitkan ulang Surat Keputusan Pembatalan Izin Reklamasi kepada semua pulau yang disengketakan di PTUN.

LBH Jakarta mendesak Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa hakim yang terlibat dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta.

LBH Jakarta menyayangkan hakim PTUN yang tidak melibatkan nelayan dalam kasus reklamasi.

LBH Jakarta menerima 5.000 pengaduan terkait penyalahgunaan data pribadi.