Indeks Lbh Jakarta

Hak kesehatan warga dijamin dalam pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tapi pemerintah dianggap lalai karena banyaknya korban berjatuhan akibat pandemi virus corona COVID-19.

Pemerintah Indonesia memaksakan pembuatan Omnibus Law. Parahnya, rakyat dan lingkungan akan terpinggirkan, sedangkan kelompok pemodal diuntungkan.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta berencana melayangkan gugatan atas banjir yang membuat 60 orang meninggal tersebut.

Gerakan Buruh Untuk Rakyat menolak rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang disusun dengan konsep Omnibus Law.

Salah satu poin yang disoroti terkait menurunya demokrasi ialah minimnya penerimaan aspirasi publik dalam perumusan peraturan.

LBH Jakarta mempersoalkan alasan polisi menangkap sejumlah peserta demonstrasi buruh di depan Gedung DPR. Sebab, saat ditangkap, para peserta aksi itu belum mengikuti demo. 

LBH Jakarta mempertanyakan indikator yang dipakai Mabes Polri dalam menilai keberhasilan Dankor Brimob mengamankan Pemilu 2019.

Anies dinilai hanya melakukan pencitraan melawan para pengembang yang melakukan gugatan atas pembatalan izin reklamasi.

LBH Jakarta menilai, Gubernur DKI Anies Baswedan bisa menerbitkan ulang Surat Keputusan Pembatalan Izin Reklamasi kepada semua pulau yang disengketakan di PTUN.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana berpendapat, program televisi yang menampilkan aksi polisi melakukan penangkapan terduga pelaku tindakan kriminal, hanyalah pencitraan.

LBH Jakarta mendesak Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa hakim yang terlibat dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta.

LBH Jakarta menyayangkan hakim PTUN yang tidak melibatkan nelayan dalam kasus reklamasi.

LBH Jakarta menerima 5.000 pengaduan terkait penyalahgunaan data pribadi.

Pengacara 4 pengamen Cipulir berencana melaporkan hakim perkara gugatan praperadilan kliennya ke Badan Pengawas MA dan Komisi Yudisial.  

Alasan Kemensekneg menolak memberikan salinan Keppres pansel Capim KPK karena salinan hanya diberikan kepada pihak-pihak terkait yang disebut di dalam Keppres. LBH menilai alasan itu tidak berdasar.

LBH Jakarta mengatakan anak-anak tersebut ditempatkan di sel bersama tahanan dewasa. 

LBH Jakarta pertanyakan argumen Kemenkeu yang menyebutkan ganti rugi untuk korban salah tangkap pengamen Cipulir membebankan negara.

Ketua YLBHI Asfinawati menilai penyiksaan yang dilakukan oleh kepolisian bukanlah hal yang baru, melainkan hal yang sering ditemui oleh YLBHI.

Polda Metro Jaya mengklaim terkait kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan pengamen Cipulir, pihaknya sudah melakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Sejumlah aktivis antikorupsi meragukan pansel capim KPK akan memilih kandidat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kredibel.