Indeks Lbh Jakarta
Kritik Koalisi: Omnibus Law Merusak Ekologi & Pinggirkan Perempuan
Pemerintah Indonesia memaksakan pembuatan Omnibus Law. Parahnya, rakyat dan lingkungan akan terpinggirkan, sedangkan kelompok pemodal diuntungkan.
LBH Jakarta Akan Gugat Pemprov DKI Jakarta Terkait Banjir
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta berencana melayangkan gugatan atas banjir yang membuat 60 orang meninggal tersebut.
Tolak Omnibus Law, Buruh: Perlindungan & Kepastian Pekerja Hilang
Gerakan Buruh Untuk Rakyat menolak rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang disusun dengan konsep Omnibus Law.
Hari Demokrasi Internasional, Demokrasi Indonesia Dinilai Menurun
Salah satu poin yang disoroti terkait menurunya demokrasi ialah minimnya penerimaan aspirasi publik dalam perumusan peraturan.
LBH Jakarta Persoalkan Dalih Polisi Tangkap Demonstran di DPR
LBH Jakarta mempersoalkan alasan polisi menangkap sejumlah peserta demonstrasi buruh di depan Gedung DPR. Sebab, saat ditangkap, para peserta aksi itu belum mengikuti demo.
LBH Pertanyakan Alasan Mutasi Dankor Brimob Jadi Kapolda Kalteng
LBH Jakarta mempertanyakan indikator yang dipakai Mabes Polri dalam menilai keberhasilan Dankor Brimob mengamankan Pemilu 2019.
LBH Jakarta: Aksi Polisi di Program Televisi Cenderung Pencitraan
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana berpendapat, program televisi yang menampilkan aksi polisi melakukan penangkapan terduga pelaku tindakan kriminal, hanyalah pencitraan.
Tak Transparan Soal Reklamasi, Anies Dianggap Pencitraan
Anies dinilai hanya melakukan pencitraan melawan para pengembang yang melakukan gugatan atas pembatalan izin reklamasi.
Anies Disebut Bisa Terbitkan Lagi SK Pembatalan Izin Reklamasi
LBH Jakarta menilai, Gubernur DKI Anies Baswedan bisa menerbitkan ulang Surat Keputusan Pembatalan Izin Reklamasi kepada semua pulau yang disengketakan di PTUN.
KY Didesak untuk Mengevaluasi Hakim Kasus Reklamasi Teluk Jakarta
LBH Jakarta mendesak Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa hakim yang terlibat dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta.
LBH Jakarta: Hakim Harusnya Libatkan Nelayan di Kasus Reklamasi
LBH Jakarta menyayangkan hakim PTUN yang tidak melibatkan nelayan dalam kasus reklamasi.
LBH Jakarta Terima 5.000 Pengaduan Penyalahgunaan Data Pribadi
LBH Jakarta menerima 5.000 pengaduan terkait penyalahgunaan data pribadi.
Hakim Praperadilan Pengamen Cipulir akan Dilaporkan ke KY dan MA
Pengacara 4 pengamen Cipulir berencana melaporkan hakim perkara gugatan praperadilan kliennya ke Badan Pengawas MA dan Komisi Yudisial.
LBH Keluhkan Sulitnya Dapat Keppres Pembentukan Pansel Capim KPK
Alasan Kemensekneg menolak memberikan salinan Keppres pansel Capim KPK karena salinan hanya diberikan kepada pihak-pihak terkait yang disebut di dalam Keppres. LBH menilai alasan itu tidak berdasar.
LBH Jakarta Duga Polri Sewenang-wenang Tangkap Anak pada 22 Mei
LBH Jakarta mengatakan anak-anak tersebut ditempatkan di sel bersama tahanan dewasa.
Argumen Kemenkeu Soal Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Dipertanyakan
LBH Jakarta pertanyakan argumen Kemenkeu yang menyebutkan ganti rugi untuk korban salah tangkap pengamen Cipulir membebankan negara.
YLBHI: Polisi Terbukti Lakukan Penyiksaan Anak Wajib Diadili
Ketua YLBHI Asfinawati menilai penyiksaan yang dilakukan oleh kepolisian bukanlah hal yang baru, melainkan hal yang sering ditemui oleh YLBHI.
Polisi Klaim Penanganan Kasus Pengamen Cipulir Sesuai Prosedur
Polda Metro Jaya mengklaim terkait kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan pengamen Cipulir, pihaknya sudah melakukan sesuai prosedur yang berlaku.
Aktivis Antikorupsi Ragukan Pansel Pilih Capim KPK yang Kredibel
Sejumlah aktivis antikorupsi meragukan pansel capim KPK akan memilih kandidat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kredibel.
Bukti Baru Swastanisasi Air Seperti Hasil Audit Diserahkan ke KPK
Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) menemui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyerahkan 25 bukti baru terkait swastanisasi air.