Indeks Lbh Jakarta

Terkait dengan kritik LBH dan Walhi yang menilai bahwa Pram mengulang kebiasaan usang Gubernur terdahulu, Pramono membantahnya.

Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak fundamental yang dijamin UUD 1945 dan berbagai instrumen HAM nasional maupun internasional.

Penangkapan aktivis Aksi Kamisan Bali, Tomy Priatna Wiria (TPW) dinilai menunjukkan kecenderungan membungkam ekspresi kritis warga negara.

Penangkapan sejumlah massa aksi demo yang dilakukan oleh aparat kepolisian di depan Gedung DPR RI, Senin (25/8/2025), dinilai cacat hukum.

Pernyataan pemerintah dan DPR bahwa penggugat tak punya kedudukan hukum terkait UU TNI dinilai LBH Jakarta sesat pikir.

Pertamina membantah ada pemberian kompensasi terhadap korban Pertamax oplosan seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut.

Warga punya dua opsi langkah hukum untuk menggugat Pertamina bila terbukti curang, yaitu citizen lawsuit & class action.

Menurut Kepala Advokat LBH Jakarta, Muhammad Fadhil Alfatan, 39 orang tersebut masih ditahan dan belum ada kepastian soal nasib mereka.

Alih-alih meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana digadang-gadang pemerintah, PSN justru jadi mesin penggusur rakyat.

Peristiwa pelarangan peribadatan jemaat HKBP Betlehem menguatkan fakta bahwa Jawa Barat merupakan daerah dengan gangguan rumah ibadah terbanyak.

DKI akan memangkas subsidi tiket Transjakarta sebesar Rp700 miliar dan menghapus anggaran Rp38 Miliar untuk jalur sepeda demi hibah ke Forkopimda TNI-Polri.

LBH Jakarta mendesak Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk membatalkan MoU kerja sama pengelolaan air antara BUMD PAM Jaya dengan mitra swasta.

Masalah yang paling banyak diadukan ke posko #SaveDigitalFreedom adalah yang terkait dengan dampak pemblokiran Paypal.

LBH Jakarta menyebut kebijakan Kominfo melanggar hak berkomunikasi, kebebasan berekspresi, privasi, hingga hak atas pekerjaan.

LBH Jakarta menilai penerapan pasal-pasal untuk menetapkan 6 pegawai Holywings sebagai tersangka tidak tepat.

Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nelson Nikodemus Simamora mengatakan kepolisian menolak laporan tersebut dengan alasan tidak jelas.

Anies menganggap rapor merah & rekomendasi yang diberikan LBH Jakarta sebagai bahan evaluasi kinerja dirinya dan Pemprov DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta akan menanggapi 10 catatan dan 9 rekomendasi LBH Jakarta soal Rapor Merah kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan.

LBH Jakarta menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak serius memenuhi janji-janji politiknya semasa kampanye.

Anies Baswedan dianggap belum menepati janji-janji kampanyenya, seperti menangani penggusuran dan perbaikan kondisi hunian warga Jakarta.