Indeks Law Government

Ombudsman memberi waktu 30 hari bagi KPK untuk menjalankan tindakan korektif dengan mengangkat 75 pegawai tak lolos TWK sebagai ASN.

Ombudsman desak KPK jadikan 75 pegawai tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan yang terbukti malaadministrasi untuk jadi ASN sebelum 30 Oktober 2021.

Ombudsman menemukan banyaknya maladministrasi mulai dari proses pembentukan dasar hukum, pelaksanaan TWK, dan penetapan hasilnya.

Diklat bela negara bagi pegawai KPK digelar mulai 22 Juli hingga 30 Agustus 2021 di kampus Unhan, Bogor.

Pelaporan aktivis Greenpeace oleh KPK merupakan kriminalisasi atas kebebasan berpendapat.

KPK mengklaim gedung mereka merupakan objek vital nasional dan sinar laser telah mengganggu kenyamanan dan ketertiban.

Pria bernama Dwi dipergoki positif COVID tetapi memalsu PCR milik istri dan pelaku memakai cadar sejak dari bandara keberangkatan sampai Ternate.

Pelaku menjual sertifikat vaksin dan surat hasil tes COVID-19 dengan harga sekitar Rp50 ribu-Rp100 ribu melalui media sosial.

Kepala Rutan Kelas I Depok berinisial A mendapatkan sabu dari M, eks narapidana yang sudah saling kenal sejak 2009.

Putusan kasasi Mahkamah Agung menguntungkan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, pengusaha dan adik eks gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

KPK menyayangkan vonis hakim Pengadilan Tipikor terhadap Rohadi tidak merampas semua aset yang dituntut oleh jaksa untuk dirampas.

Kebakaran Kantor BPOM di Lantai 1, Gedung F Barat Badan POM Jakarta yang terjadi semalam masih diselidiki oleh pihak kepolisian.

Sejak PPKM Darurat berlaku, terjadi sejumlah tindakan sewenang-wenang petugas lapangan. Mengapa arogansi Satpol PP ini terjadi?

Mendagri Tito Karnavian meminta para Satpol PP untuk menggunakan langkah persuasif saat penegakan aturan PPKM Darurat.

Direktorat Pemasyarakatan Kemenkumham membenarkan foto Setya Novanto membawa dua ponsel. Peristiwanya terjadi pada Iduladha 2020.

Penangkapan Anton, kepala rutan Depok terjadi pada Juni lalu.

Bupati Gowa Adnan mencopot jabatan MH sebagai sekretaris Satpol PP karena menganiaya wanita hamil dan suaminya.

LBH Sumbar minta jaksa segera eksekusi putusan hakim yang menjatuhkan vonis 1 tahun penjara kepada Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar.

ALS ditempatkan terpisah dari tahanan lain karena baru saja masuk lapas serta kondisi di dalam yang sudah overcrowded.

DPR & pemerintah mengesahkan RUU Otsus Papua menjadi UU. Namun, hal ini dinilai tidak cukup menyelesaikan masalah Papua.