Indeks Law Government

Hukum
Rabu, 22 Sept 2021

Alex Noerdin jadi Tersangka Lagi, Kali Ini Korupsi Masjid Sriwijaya

Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin kembali dijerat sebagai tersangka kasus korupsi. Kali ini korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya.
Hukum
Rabu, 22 Sept 2021

Usai OTT, KPK Segel Sejumlah Ruangan di Kantor Bupati Kolaka Timur

Penyegelan dilakukan usai Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (21/9) malam.
Hukum
Rabu, 22 Sept 2021

Polisi Terus Cari Tersangka Lain Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Polisi ingin memastikan apakah ada tersangka lain yang sesuai dengan pasal yang menjerat tiga orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Hukum
Rabu, 22 Sept 2021

Haris Azhar Dipolisikan Luhut, Bukti Pejabat Jokowi Antikritik?

Usman Hamid menilai pelaporan ini kembali menunjukkan kecenderungan pejabat pemerintah menjawab kritik dengan ancaman pidana.
Hukum
Rabu, 22 Sept 2021

Profil Andi Merya Nur, Bupati Kolaka Timur yang Ditangkap KPK

Profil Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Merya Nur, yang terjaring OTT KPK baru menjabat tiga bulan.
Hukum
Rabu, 22 Sept 2021

AJI Desak Aparat Tahan Dua Terdakwa Kasus Penganiayaan Nurhadi

Para terdakwa merupakan dua polisi dari Polda Jatim yakni Purwanto dan Muhammad Firman Subkhi. Keduanya belum ditahan.
Hukum
Rabu, 22 Sept 2021

Kena OTT KPK, Bupati Kolaka Timur Masih Diperiksa di Polda Sultra

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur diperiksa KPK bersama lima orang stafnya.
Hukum
Rabu, 22 Sept 2021

KPK OTT Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur

KPK menangkap tangan sejumlah orang di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Selasa (21/9/2021) sekitar jam 8 malam.
Hukum
Rabu, 22 Sept 2021

Haris Azhar & Fatia Dipolisikan Luhut, Kuasa Hukum: Salah Alamat

Kuasa hukum Haris Azhar dan Fatia mempertanyakan langkah Luhut sebagai pejabat publik yang melaporkan keduanya ke polisi.
Hukum
Rabu, 22 Sept 2021

Luhut Laporkan Haris Azhar & Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Luhut melaporkan keduanya terkait tayangan yang menyangkutpautkan dirinya dengan relasi ekonomi dalam operasi militer ilegal di Intan Jaya, Papua.
Hukum
Rabu, 22 Sept 2021

Mahfud Upayakan Saiful Mahdi Dapat Amnesti dari Presiden Jokowi

Mahfud akan berupaya agar Saiful Mahdi mendapat amnesti presiden lantaran tak bisa menggunakan pendekatan restorative justice.
Hukum
Rabu, 22 Sept 2021

Penganiayaan Muhammad Kece, Propam Periksa Kepala Rutan Bareskrim

Propam Polri mengusut dugaan kelalaian petugas Rutan Bareskrim dalam kasus penganiayaan terhadap Muhammad Kece, tersangka kasus penodaan agama.
Hukum
Selasa, 21 Sept 2021

Kemenkumham Tak Mau Disalahkan soal Lapas Kelebihan Penghuni

Wamenkumham mengatakan masalah kelebihan penghuni di lapas karena sistem peradilan Indonesia yang gemar memidanakan seseorang.
Hukum
Selasa, 21 Sept 2021

Wali Kota Tanjungbalai Syahrial Divonis 2 Tahun Penjara

Syahrial terbukti menyuap eks penyidik KPK Stepanus Robinson Pattuju sebesar Rp1,6 miliar agar tidak menaikkan perkara jual beli jabatan ke penyidikan.
Hukum
Selasa, 21 Sept 2021

KPK Tanyakan Anies soal Aturan Pengadaan Rumah di Jakarta

Anies mengaku dicecar 17 pertanyaan oleh tim penyidik KPK terkait dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, DKI Jakarta.
Hukum
Selasa, 21 Sept 2021

KPK: 19 Ribu Penyelenggara Negara Belum Lengkapi Dokumen LHKPN

KPK meminta belasan ribu penyelenggara negara itu untuk segera melengkapi kekurangan dokumen LHKPN.
Hukum
Selasa, 21 Sept 2021

Polisi Duga Pesawat Rimbun Air Jatuh akibat Angkut Barang Berlebih

Polisi mengumpulkan bukti terkait dugaan pesawat Rimbun Air PK-OTW mengangkut barang melebihi kapasitas.
Hukum
Selasa, 21 Sept 2021

Empat Nakes Korban Kekerasan Mengadu ke Komnas HAM Papua

Sejumlah tenaga kesehatan korban kekerasan di Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua mengaku trauma.
Hukum
Selasa, 21 Sept 2021

Gym Boleh Buka dengan Kapasitas 50 Persen di Daerah PPKM Level 3

Pusat kebugaran diizinkan untuk kembali buka setelah dilarang pada PPKM darurat Juli lalu.
Hukum
Selasa, 21 Sept 2021

Pencoretan Sertifikat Tanah Desa dan Dasar Hukum yang Tak Kuat

Pakar Hukum Tata Negara UII Ni’matul Huda sebut pensertifikatan tanah desa menjadi hak milik atas kasultanan dan kadipaten tak sesuai prosedur yang berlaku.