Indeks Law Government

Hukum
Jumat, 18 Nov 2022

Polisi Tangkap 3 Anggota Jamaah Islamiyah di Lampung

Polisi juga menyita beberapa barang bukti mulai dari berbagai senjata api rakitan, amunisi, hingga dokumen terkait perjalanan gerakan jihad.
Hukum
Jumat, 18 Nov 2022

Investigasi Komnas HAM soal Kanjuruhan Minim Libatkan Korban

Komnas HAM dinilai kurang melibatkan korban dalam investigasi tragedi Kanjuruhan, sehingga hasil penyelidikan tak mencerminkan fakta sebenarnya.
Hukum
Jumat, 18 Nov 2022

Bos CV Samudra Chemical Tersangka Kasus Ginjal Akut Kabur

Polisi masih memburu bos CV Samudera Chemical. Hingga kini pelaku masih belum diketahui keberadaannya.
Hukum
Jumat, 18 Nov 2022

Keluarga Korban Kanjuruhan Laporkan Polda Jatim ke Ombudsman

Keuarga korban tragedi Kanjuruhan melaporkan Polda Jatim ke Ombudsman terkait dugaan malaadministrasi.
Hukum
Jumat, 18 Nov 2022

Polisi Sempat Halangi Keluarga Korban Kanjuruhan ke Jakarta

Salah satu upaya polisi menghalangi keluarga korban tragedi Kanjuruhan dengan menakut-nakuti sopir bus yang disewa untuk ke Jakarta.
Hukum
Jumat, 18 Nov 2022

Rangkuman Fakta Kapolsek Pinang Perkosa Pelapor Kasus Kekerasan

Iptu Tapril memaksa RD berhubungan badan di sebuah hotel usai menjelaskan duduk perkara laporan yang dibuat RD di Polsek Pinang.
Hukum
Jumat, 18 Nov 2022

Penyidik Polda Metro Tunggu Hasil Pemeriksaan Berkas Irjen Teddy

Penyidik Polda Metro Jaya masih menunggu hasil pemeriksaan berkas Irjen Teddy Minahasa oleh kejaksaan pada Jumat ini.
Hukum
Jumat, 18 Nov 2022

Masih Gelapnya Penyebab Kematian Satu Keluarga di Kalideres

Meski  menemukan berbagai bukti baru saat melakukan olah TKP, polisi tetap memilih berhati-hati mengungkap penyebab kematian satu keluarga di Kalideres.
Hukum
Jumat, 18 Nov 2022

Pengacara Korban Kanjuruhan: Suporter Diserang Secara Sistematis

Andy mengatakan ada enam fase serangan yang dilakukan polisi selama enam menit di dalam Stadion Kanjuruhan.
Hukum
Jumat, 18 Nov 2022

Jaksa Sita Aset 16,4 Hektar Tanah Milik Benny Tjokro

Kejaksaan menyita 71 bidang tanah seluas 164.173 meter persegi, di Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang terkait korupsi Jiwasraya.
Hukum
Kamis, 17 Nov 2022

Kasus Indra Kenz: Tepatkah Harta Korban Binomo Dirampas Negara?

Ahli pidana Hibnu Nugroho menilai hakim harus jeli bahwa uang Indra Kenz berasal dari masyarakat yang ia tipu.
Pendidikan
Kamis, 17 Nov 2022

Isi Pasal 390 KUHP Tentang Penyebar Kabar Hoaks

Isi pasal 390 KUHP tentang penyebar kabar hoaks atau kabar tidak benar/bohong.
Hukum
Kamis, 17 Nov 2022

Bechi Terdakwa Pencabulan Santri Divonis 7 Tahun Penjara

Salah satu anggota keluarga terdakwa Bechi mengaku kecewa atas vonis hakim. Dia menilai Bechi tak pernah melakukan pencabulan atau pemerkosaan.
Hukum
Kamis, 17 Nov 2022

Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Datangi Komnas HAM

KontraS berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa segera membentuk tim penyelidikan ad hoc dalam tragedi Kanjuruhan.
Hukum
Kamis, 17 Nov 2022

Bareskrim Tetapkan Tersangka Dua Korporasi terkait Ginjal Akut

Selanjutnya penyidik akan mencari dugaan penyuplai lain kepada PT A, memeriksa saksi, serta analisis dokumen.
Hukum
Kamis, 17 Nov 2022

TNI AL Tangkap Dua Orang Bawa Narkoba Jenis Sabu-Sabu 4 Kilogram

Berdasarkan penyelidikan awal, kedua pelaku mengklaim tidak mengetahui isi tas yang dibawa adalah narkoba.
Hukum
Kamis, 17 Nov 2022

Sebagai Sahabat, DPR Puji Polri Bubarkan Demo saat KTT G20 Bali

Menurut Bambang Pacul aksi unjuk rasa saat gelaran KTT G20 di Bali justru mencoreng citra Indonesia di mata para tamu negara.
Hukum
Kamis, 17 Nov 2022

Aset Indra Kenz Dirampas Negara, Jaksa Banding Putusan Hakim

Jaksa menilai putusan hakim yang merampas aset Indra Kenz untuk negara tidak adil. Oleh sebab itu Korps Adhyaksa mengajukan banding.
Hukum
Kamis, 17 Nov 2022

Polri Klaim KTT G20 Bali Aman di saat Adanya Pembatasan Aspirasi

Polisi mengklaim KTT G20 di Bali kondusif, namun upaya pengamanan ini justru membatasi gerak masyarakat dalam berkegiatan maupun menyuarakan aspirasinya.
Hukum
Kamis, 17 Nov 2022

ASN jadi Fokus Pengawasan KPK karena Rawan Praktik Korupsi

KPK sebut manajemen ASN hingga saat ini masih menjadi salah satu lahan basah tindak pidana korupsi.