Indeks Law Government

Pengungkapan Motif suatu tindak pidana dapat menjadi pertimbangan sebelum menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa.

Dalam catatan KPK, tahun menjelang kontestasi politik merupakan tahun yang rawan korupsi.

Deolipa Yumara mengadukan Wali Kota Depok Mohammad Idris terkait rencana penggusuran & alih fungsi lahan SDN Pondok Cina 1 untuk pembangunan rumah ibadah.

Ahli hukum pidana UII Muhammad Arif Setiawan menjelaskan syarat konsep kesamaan kehendak dalam pasal 55 ayat 1 KUHP harus bisa dibuktikan.

Kuat Ma'ruf hanya menghadirkan satu orang ahli meringankan pada persidangan kali ini. Ahli tersebut yakni pengajar FH UII Muhammad Arif Setiawan.

Jaksa Agung berharap kinerja baik dari seluruh jaksa dapat ditingkatkan sehingga semakin membawa dampak positif dan manfaat bagi masyarakat.

Sidang kasus Ferdy Sambo pada pekan ini direncanakan berlangsung selama tiga hari, yakni Senin, Selasa dan Kamis.

Di Indonesia, serangan siber tak melulu soal virus komputer, tapi serangan digital terhadap individu dan lembaga.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kondisi institusi Polri yang belum sempurna dalam memberikan pelayanan.

Ahmad Basarah menjelaskan kegiatan bagi-bagi bantuan Baznas yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah sesuai prosedur.

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya tidak mengakui keanggotaan Yuwono Pintadi yang melakukan gugatan uji materi UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu ke MK.

Kapolda mengingatkan agar warga tidak menyalakan petasan atau kembang api di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin saat malam tahun baru.

YLBHI menilai Jokowi seharusnya menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.

Ribuan personel gabungan ditempatkan di 234 objek wisata, pusat perbelanjaan dan pusat keramaian.

Saksi yang diperiksa ialah Kiki Otto Kurniawan selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Indika Energy Tbk. 

Arman mengklaim Ferdy Sambo telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota Polri dengan cakap.

Penyidik Polda Metro Jaya maupun jaksa Kejati DKI Jakarta hingga saat ini belum bisa melengkapi berkas perkara kasus Haris Azhar versus Luhut.

Pemerintah berdalih bahwa Perppu Cipta Kerja dikeluarkan karena kondisi mendesak. Adapun kriteria mendesak dimaksud ditentukan oleh subjektivitas presiden.

Mahfud MD sebut aksi gugatan Ferdy Sambo ke PTUN sebagai upaya mengaburkan masalah utama.

Julius yakin sedari awal UU Ciptaker dibuat bukan untuk kepentingan hukum dan ekonomi Indonesia.