Indeks Law Government

Tumpak mengatakan sampai saat ini laporan tersebut seharusnya belum kedaluwarsa dan masih berlaku.

Usai insiden pembubaran PWF 2024, terjadi upaya peretasan ponsel yang dialami Direktur LBH Bali dan Koordinator Prodem Bali.

Meski selebgram Zoe Levanna berdalih salah masuk dan terjebak, tetap saja Dishub DKI menganggap sudah melanggar peraturan lalu lintas.

Warga Dago Elos menggelar Pengadilan Rakyat untuk memperkuat semangat mempertahankan ruang hidupnya.

Tim penyidik Kejagung masih melakukan analisis laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terkait kerugian negara dari PT Indofarma.

Kejagung terus melakukan penelusuran aset dari keenam tersangka kasus korupsi Timah demi mengembalikan kerugian negara.

Penyidik bakal mendalami semua hal yang berkaitan dengan penyebab jatuhnya pesawat di BSD hingga menewaskan 3 orang.

Komnas HAM juga memastikan pelindungan dan pemenuhan hak atas keadilan dan kepastian hukum terhadap keluarga korban.

Polda Metro Jaya menilai 4 personelnya hanya menggunakan narkoba tanpa mengedarkan sehingga cukup direhabilitasi saja.

Ketua Dewas KPK menyatakan siap hadir jika Bareskrim Polri memanggil dirinya terkait laporan Nurul Ghufron.

Para pelaku menyamarkan rumah sebagai bengkel agar bisa memproduksi narkotika tanpa diketahui warga sekitar.

Tumpak sebut penundaan putusan etik Nurul Ghufron oleh Dewas KPK sesuai dengan perintah PTUN.

Hakim MK menyebut gugatan Gerindra tidak disertai dengan kesiapan data yang memadai. 

Dalam sidang banyak terungkap beberapa permintaan uang dari tersangka SYL kepada para saksi.

Menurut Jaksa Penuntut Umum, tuntutan itu diambil karena terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Rina diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif di PT Taspen.

Menurut hakim MK, para pemohon tidak cermat dan teliti dalam mengonstruksikan permohonannya. 

JPU Kejaksaan Agung menuntut terdakwa mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi penjara lima tahun.

Aksi DPR RI periode 2019-2024 yang merevisi sejumlah undang-undang yang kemudian menyulut kemarahan publik pada akhirnya akan melemahkan demokrasi.   

Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan, Indofarma memang diketahui memiliki masalah fraud (manipulasi).