Indeks Law Government

Sistem satu data SIM dengan NIK untuk mencegah duplikasi kepemilikan. Polri masih terus menggodok rencana ini.

Pelaku merasa sakit hati dan sejak dua tahun lalu telah berencana untuk membunuh korban.

Polisi sempat meletuskan tembakan peringatan, namun hal itu tidak diindahkan pelaku dan berusaha lari.

UU Polri seharusnya mengatur masalah kelembagaan saja, bukan masalah kewenangan kepolisian seperti penyadapan.

Secara spesifik, dia menyebut beberapa platform seperti X, Telegram, hingga TikTok terancam terkena denda jika ditemukan memfasilitasi konten judi online.

Menurut Sunarwan, penyidikan perkara korupsi tersebut sudah dinyatakan lengkap oleh penyidik, sehingga dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum.

Ciri-ciri Pegi Perong ramai disebut berbeda dengan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Simak penjelasannnya.

Pemanggilan Sekjen KPU oleh DKPP untuk meminta keterangan terkait penggunaan fasilitas jabatan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Mobil Pajero sengaja disembunyikan orang dekat SYL demi menghindari penyitaan penyidik KPK.

Mobil Rubicon Mario Dandy sudah dua kali dilelang namun belum ada yang menawar hingga saat ini.

Menurut Budi Arie Setiadi, ia juga telah berkoordinasi dengan Google untuk mengelola kata kunci mengenai judi online di internet. 

KPK memulai penyidikan dugaan korupsi bermodus pengadaan barang dan jasa fiktif di Telkom Group.

Pegi, salah satu dari tiga buron kasus pembunuhan Vina dan Eki, jadi tukang selama pelariannya.

Penambahan tersangka baru di kasus pembunuhan Vina memungkinkan penahanan dilakukan di Bandung.

Penyidik Polda Jawa Barat menangkap satu dari tiga buron kasus pembunuhan Vina dan Eky.

Daftar negara anggota International Criminal Court atau ICC 2024 berjumlah 124 dari Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin. Apakah ada Indonesia?

Dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Hasyim teregister dengan perkara Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024.

UU Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008 sudah disepakati sembilan fraksi di Badan Legislasi DPR RI menjadi RUU inisiatif DPR.

Kejagung telah dua kali memanggil tersangka Hendri Lie terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Timah.

Peneliti ICW dan PSHK menilai Dewas KPK tak perlu ragu menjatuhkan sanksi berat pada Nurul Ghufron jika terbukti langgar etik.