Indeks Latest News

Asep menegaskan KPK tidak melanggar hukum dalam menangani perkara akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh ASDP.

KPK mengatakan pembangunan dan pemeliharaan rel kereta api yang tidak tepat akan sangat membahayakan keselamatan para penumpang.

Asep menyebut penyidik KPK akan berada di Arab Saudi selama seminggu.

TNI mengirim bantuan ke daerah terisolasi di Sumatra melalui Helibox dan Airdrop atas instruksi Presiden Prabowo. 16.068 personel diturunkan.

KPK telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil.

Pemprov Aceh berkata surat itu bukan menandakan pemerintah daerah yang lepas tanggung jawab atas bencana yang terjadi.

Kedua tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan sejak ditetapkan hari ini.

Menurut BI, konsumsi rumah tangga, realisasi investasi hingga kinerja ekspor menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan.

BMKG menyatakan siklon tropis membuat curah hujan akan lebih tinggi, sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi.

Terdapat juga 30 WNI yang keberadaannya belum diketahui dan masih dalam pencarian.

Purbaya mengeklaim sempat menyelesaikan 192 kasus hambatan investasi senilai Rp894 triliun saat menjabat sebagai deputi di Kemenko Marves.

Pemberian uang tersebut dilakukan setelah dirinya bermain golf bersama Djunaidi di kawasan Senayan.

Pemkot Bandung beri perhatian khusus untuk sejumlah wilayah yang memiliki kerentanan potensi bencana, khususnya sekitar KBU.

Menurut Purbaya, selama ini perbaikan iklim investasi sering kali hanya dilakukan di atas kertas.

Basarnas cerita tim SAR alami kelelahan ekstrem saat menangani banjir dan longsor di Sumatra akibat medan berat, akses terisolasi, dan cuaca ekstrem.

Video kayu gelondongan yang hanyut terseret banjir di Sumatra sempat ramai di media sosial. Publik berspekulasi kayu tersebut terkait fenomena deforestasi.

Menurut Purbaya, mekanisme pencairan tambahan dana, termasuk untuk program perlindungan sosial bagi korban, akan mengikuti proses pengajuan dari BNPB.

Pembangunan lift kaca di Nusa Penida tidak mungkin dilanjutkan karena tidak adanya izin lengkap sejak awal.

Menurut Purbaya, di balik pergantian kekuasaan, ada biaya tidak murah yang harus dirogoh dari kocek negara.

Empat orang tersebut tewas lantaran diduga berdesak-desakan dan tertimpa beras.