Indeks Latest News

Sosial Budaya
Kamis, 19 Jun 2025

Mensos: 2.829 Masyarakat Menyanggah Tak Layak Terima Bansos

Mensos, Saifullah Yusuf mengatakan terdapat 2.829 masyarakat mengajukan sanggahan atas penerimaan bantuan sosial (bansos) yang mereka terima.
Sosial Budaya
Kamis, 19 Jun 2025

Indonesia-Jerman Kerja Sama Dorong Peningkatan Pekerja Migran

Tantangan demografi Jerman membuka kesempatan bagi angkatan kerja Indonesia yang muda dan terampil untuk bermigrasi ke Jerman.
Hukum
Kamis, 19 Jun 2025

Eks Ketua DPRD Jatim Sebut Khofifah Tahu Penyaluran Dana Hibah

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, disebut mengetahui proses penyaluran dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) pada APBD Jawa Timur.
Sosial Budaya
Kamis, 19 Jun 2025

Lebih dari 580 Ribu KPM Sudah Terima Bansos usai Ada Masalah

Gus Ipul mengatakan sekitar 700 ribuan KPM masih dalam proses perbaikan data dan konfirmasi penyaluran bansos.
Sosial Budaya
Kamis, 19 Jun 2025

Karding akan Tindak Tegas Perusahaan yang Membahayakan PMI

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kantongi 20 perusahaan penyalur PMI akan dicabut izinnya.
Sosial Budaya
Kamis, 19 Jun 2025

Tolak Aturan ODOL, Sopir Truk Blokade Jalan Utama Subang-Bandung

Aksi berlangsung selama empat jam, membuat jalur vital lumpuh total akibat deretan truk yang sengaja diparkir di badan jalan.
Sosial Budaya
Kamis, 19 Jun 2025

Karding Sebut Pemerintah Sedang Perkuat Ekosistem Migran Aman

Upaya dilakukan dengan pemetaan pasar kerja luar negeri berdasarkan sektor dan kebutuhan masing-masing negara.
Sosial Budaya
Kamis, 19 Jun 2025

Alasan 48 Prajurit TNI AD Ikut Kursus Pelatih Sepak Bola

TNI AD menjelaskan alasan 48 prajurit mengikuti kursus pelatihan sepak bola bersertifikat nasional selama enam hari.
Bisnis
Kamis, 19 Jun 2025

COO Danantara Ungkap Modus Direksi BUMN agar Dapat Bonus Tinggi

Danantara akan evaluasi total BUMN, mulai dari daya saing hingga jenis relevansi produk dan layanan yang dijual.
Bisnis
Kamis, 19 Jun 2025

Danantara Mau Konsolidasi Seluruh BUMN Logistik, Ini Kata PT Pos

PT Pos Indonesia nilai rencana konsolidasi akan perkuat sektor logistik nasional.
Bisnis
Kamis, 19 Jun 2025

BEI Buka Peluang Turunkan Jumlah Lembar Saham dalam Satu Lot

Selain mempermudah akses investor ritel ke pasar saham, penyesuaian jumlah saham per lot bertujuan agar pasar saham domestik bisa lebih adaptif.
Politik
Kamis, 19 Jun 2025

Wamendagri Sebut Retret Gelombang Kedua Diikuti 87 Kepala Daerah

Retret gelombang kedua di IPDN Jatinangor, Sumedang, akan diikuti oleh 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Hukum
Kamis, 19 Jun 2025

9 Bos Perusahaan Gula Swasta Didakwa Rugikan Negara Rp578 Miliar

Para terdakwa mengajukan persetujuan impor gula kepada Tom Lembong dan Enggartiasto Lukita tanpa didasari rapat koordinasi antar kementerian.
Ekonomi
Kamis, 19 Jun 2025

Daya Saing Indonesia Anjlok ke Peringkat 40 dari 69 Negara

Peringkat efisiensi bisnis RI juga turun ke posisi 26, dari posisi ke 14 di tahun sebelumnya.
Sosial Budaya
Kamis, 19 Jun 2025

Pramono Ingin Pasar Baru Jadi Pusat Oleh-Oleh Jakarta

Pramono Anung, menginginkan kawasan pusat perbelanjaan Pasar Baru dapat menjadi sentra oleh-oleh baru di Jakarta.
Sosial Budaya
Kamis, 19 Jun 2025

700 Sopir Truk Konvoi Sidoarjo-Surabaya Tolak Aturan ODOL

Sopir tidak ingin salahi aturan angkut barang kelebihan muatan, tapi tuntutan pasar dan industri memaksa para mereka bawa barang di luar kapasitas.
Bisnis
Kamis, 19 Jun 2025

Sederet Aset CDIA Prajogo Pangestu: Ada Saham RATU hingga KIT

Chandra Daya Investasi kantongi laba 32,69 juta dolar AS, setara Rp533 miliar, pada tahun lalu.
Hukum
Kamis, 19 Jun 2025

Kejagung Periksa Direktur Independen Sritex, Ini yang Digali

Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Independen PT Sri Isman Rejeki (Sritex), Regina Lestari Busono.
Sosial Budaya
Kamis, 19 Jun 2025

800-an Sopir Truk Demo Tuntut Revisi Aturan ODOL di Kudus

Sopir truk menuntut UU ODOL direvisi agar sopir tidak takut bekerja karena terancaman penjara.
Politik
Kamis, 19 Jun 2025

DPR Uji DIM RKUHAP dari Pemerintah dengan Pendapat Ahli Hukum

Adang Daradjatun berjanji Komisi III DPR berpihak pada kepentingan HAM dalam menyusun RUU KUHAP.