Indeks Lapas Penuh

Agus Mau Pecandu Narkoba Direhab demi Tangani Overcapacity Lapas
Hukum
Selasa, 5 Nov

Agus Mau Pecandu Narkoba Direhab demi Tangani Overcapacity Lapas

Menteri Agus mengaku sudah berkomunikasi dengan BNN dan jajaran kepolisian untuk mengurangi penggunaan pasal bagi pecandu yang berujung pada pemenjaraan.
Perlu Kebijakan Serius Atasi Overload Lapas, Bukan Hanya Atensi
News
Jumat, 6 Sept

Perlu Kebijakan Serius Atasi Overload Lapas, Bukan Hanya Atensi

Lembaga pemasyarakatan itu pada dasarnya adalah pembinaan, bukan justru jadi tempat penjara.
Kemenkumham Tak Mau Disalahkan soal Lapas Kelebihan Penghuni
Hukum
Selasa, 21 Sept 2021

Kemenkumham Tak Mau Disalahkan soal Lapas Kelebihan Penghuni

Wamenkumham mengatakan masalah kelebihan penghuni di lapas karena sistem peradilan Indonesia yang gemar memidanakan seseorang.
Tahanan Narkotika Kabur, DPR: Lapas Over Kapasitas Perlu Dievaluasi
Hukum
Senin, 8 Mar 2021

Tahanan Narkotika Kabur, DPR: Lapas Over Kapasitas Perlu Dievaluasi

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kemenkumham evaluasi tahanan narkotika atas nama Melvira kabur dari Lapas Kelas III Palu, Sulteng.
Klaster Penularan Corona di Lapas Merajalela akibat Over Kapasitas?
Hukum
Senin, 21 Sept 2020

Klaster Penularan Corona di Lapas Merajalela akibat Over Kapasitas?

Beberapa lapas dan rutan di Jakarta menjadi klaster baru dalam penyebaran virus COVID-19, salah satunya karena over kapasitas. Benar kah demikian?
Cegah Covid-19, Yasonna Usul Napi Narkotika dan Korupsi Dibebaskan
Hukum
Rabu, 1 Apr 2020

Cegah Covid-19, Yasonna Usul Napi Narkotika dan Korupsi Dibebaskan

Menkumham Yasonna Laoly akan membebaskan narapidana kasus narkotika dan korupsi dengan syarat tertentu untuk mencegah penyebaran Covid-19 di dalam lapas.
Wiranto Sarankan Lapas di Pulau Terpencil untuk Narapidana
Hukum
Rabu, 26 Jun 2019

Wiranto Sarankan Lapas di Pulau Terpencil untuk Narapidana

Menkopolhukam Wiranto menilai perlu dibuat sebuah Lapas yang terletak di pulau-pulau terpencil, karena lapas yang ada saat ini kelebihan kapasitas.
ICJR: Pidana Alternatif Bisa Kurangi Kelebihan Kapasitas Penjara
Hukum
Rabu, 27 Feb 2019

ICJR: Pidana Alternatif Bisa Kurangi Kelebihan Kapasitas Penjara

ICJR mengusulkan ke pemerintah untuk menerapkan pidana alternatif supaya penjara tidak penuh sesak.
Menkumham Bangun Lapas dengan Penjagaan Maksimum di Karanganyar
Sosial budaya
Senin, 3 Des 2018

Menkumham Bangun Lapas dengan Penjagaan Maksimum di Karanganyar

Menkumham bangun penjara super maksimum menggunakan sistem penjaga satu orang dengan satu penjaga. Hal tersebut dinilai tak akan membuat napi kabur.
Lapas Sukamiskin Belum Bisa Terima Tambahan Napi
Hukum
Jumat, 5 Okt 2018

Lapas Sukamiskin Belum Bisa Terima Tambahan Napi

Lapas Sukamiskin tidak akan menerima napi dalam waktu yang tidak ditentukan karena sedang dilakukan pembenahan.
Dirjen PAS Sebut Tak Bisa Tolak Napi Karena Overcrowded Lapas
Hukum
Minggu, 23 Sept 2018

Dirjen PAS Sebut Tak Bisa Tolak Napi Karena Overcrowded Lapas

Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami mengatakan, pihaknya tak bisa menolak narapidana yang ingin dimasukkan ke penjara, meski telah terjadi overcrowded. 
Soal Rehabilitasi Pengguna Narkoba, Dirjen PAS: Belum Ada Anggaran
Hukum
Minggu, 23 Sept 2018

Soal Rehabilitasi Pengguna Narkoba, Dirjen PAS: Belum Ada Anggaran

Dirjen PAS, Sri Puguh Budi Utami mengatakan, saat ini pihaknya belum bisa melakukan rehabilitasi para pengguna narkoba karena terkendala anggaran dan tempat.
ICJR: Dirjen PAS Harusnya Mulai Tolak Napi Karena Penjara Sesak
Hukum
Minggu, 23 Sept 2018

ICJR: Dirjen PAS Harusnya Mulai Tolak Napi Karena Penjara Sesak

Direktur ICJR Anggara merekomendasikan agar Dirjen PAS bisa menolak narapidana untuk dipenjara, mengingat lapas-lapas di Indonesia sudah overcrowded.
Aktivis CDS: Overcrowded Lapas Harusnya Jadi Perhatian Presiden
Hukum
Minggu, 23 Sept 2018

Aktivis CDS: Overcrowded Lapas Harusnya Jadi Perhatian Presiden

Direktur Center For Detention Studies (CDS) Ali Aranoval menilai, permasalahan yang ada di seluruh lapas di Indonesia seharusnya tidak hanya menjadi beban Dirjen PAS, namun juga Presiden Joko Widodo.