Indeks Kuota Haji Tambahan

Asep mengatakan, penerapan pasal TPPU akan dilakukan jika telah ditemukan kecukupan bukti dalam penanganan perkara.

Asep mengatakan, pengumpul hasil korupsi tidak dari satu orang, melainkan himpunan seperti asosiasi travel yang diserahkan bertingkat ke pejabat Kemenag

KPK juga mengungkap adanya jual beli kuota haji khusus yang dilakukan travel langsung kepada masyarakat.

Penyidik KPK juga mendalami permintaan uang yang dialami pihak travel demi mendapatkan kuota tambahan haji khusus 2024.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menerangkan, KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus ini karena proses penyidikan masih terus berjalan.

Penyidik KPK masih mencari pihak yang diduga menjadi juru simpan uang terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024.

Penyidik KPK masih harus mencari tahu jumlah kuota haji tambahan yang diperjualbelikan oleh pihak agen travel.

KPK memastikan proses penyidikan dugaan korupsi kuota haji tambahan masih mengarah pada perbuatan individu.

Tauhid hanya dimintai keterangan terkait fungsi dan tugasnya selama menjadi Bendum Amphuri dan struktur organisasi yang menaungi haji dan umroh itu.

KPK mengagendakan pemeriksaan eks Bendahara Umum Amphuri itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Hilman Latief enggan menjawab soal dia yang diduga telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK.

Budi mengatakan, Hilman dan satu saksi lainnya, Nasrullah telah hadir di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.

KPK telusuri dugaan korupsi kuota haji Kemenag 2023-2024. Uang haram diduga mengalir berjenjang hingga level pejabat tinggi kementerian.

Budi mengumumkan bahwa pernyataan Khalid mengembalikan uang dugaan korupsi haji ke KPK sebagai materi penyidikan yang bersifat rahasia.

Budi menerangkan, para travel haji ini memiliki kedudukan untuk mengelola atau melakukan jual-beli kuota khusus kepada jemaah.

Budi juga mengapresiasi kepada para masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya terkait kasus korupsi penambahan kuota haji di Kemenag.

Budi belum dapat memastikan jumlah uang yang telah dikembalikan maupun kapan waktu pengembalian uang yang dilakukan oleh Khalid Basalamah.

Akan tetapi, Setyo belum memastikan besaran nominal uang yang dikembalikan Khalid Basalamah kepada KPK karena nilainya belum terverifikasi.

Nizar mengaku menceritakan proses perancangan, penyusunan, hingga penerbitan surat keputusan di lingkungan Kementerian Agama.

Budi belum mengonfirmasi kehadiran dan belum menjelaskan mengenai materi pemeriksaan yang akan digali dari Nizar.