Indeks Kuota Haji Tambahan

KPK menegaskan pemanggilan Jokowi terkait kasus kuota haji 2024 bergantung kebutuhan penyidik, usai pemeriksaan Dito Ariotedjo.

Selain menyita rumah di Jabodetabek, KPK juga menyita mobil Mazda serta dua motor berjenis Vespa Sprint Iget 150 dan Honda PCX.

Jubir KPK menyebut sosok yang akan jadi tersangka adalah pihak yang berperan dalam proses diskresi pembagian kuota haji tambahan 2024.

Anggota DPRD Mojokerto Fraksi Nasdem itu mengklaim travel haji PT Sahara Dzimirra Internasional yang dipimpinnya mendapat kuota haji sesuai aturan.

PT Sahara Dzumirra Internasional diketahui merupakan perusahaan yang bergerak di bidang travel haji dan umrah, Sahara Tours & Travel.

Budi menyebut, pendalaman dari hasil temuan Pansus Haji itu juga termasuk dugaan ketidaksesuaian katering yang diterima oleh jamaah haji 2024.

Penyidik KPK terus fokus untuk mendalami soal dugaan jual-beli kuota petugas haji khusus meski belum ada indikasi jual-beli kuota petugas haji reguler.

KPK mendalami proses pergeseran kuota haji reguler yang seharusnya dikelola Kemenag menjadi kuota haji khusus yang dikelola PIHK.

Jumlah petugas haji otomatis berkurang bila kuotanya diperjuabelikan ke masyarakat, sehingga berdampak pada kualitas pelayanan jemaah.

KPK juga menggali informasi dari sejumlah asosiasi terkait mekanisme distribusi kuota, peran, serta dugaan aliran uang ke pihak tertentu di Kemenag.

Setyo mengatakan, penetapan tersangka kasus korupsi penambahan kuota haji hanya masalah waktu karena penyidik tengah melengkapi pemberkasan.

Bukan hanya dari Asphuri, pengembalian uang juga dilakukan oleh agen-agen travel haji dan umrah dari asosiasi lainnya.

Budi mengingatkan KPK bisa melakukan pencegahan ke luar negeri kepada pihak-pihak yang keberadaannya dibutuhkan untuk tetap di Indonesia.

Budi mengatakan, dugaan penyalahgunaan kuota petugas haji ditemukan saat penyidik memeriksa sejumlah saksi pada Rabu (1/10/2025) lalu.

KPK memastikan upaya penahanan dan pengumuman tersangka baru dilakukan setelah perhitungan kerugian negara di kasus korupsi kuota haji tambahan rampung.

Dahnil menyebut bahwa pemerintah Indonesia dan Arab Saudi akan menggelar pembicaraan lebih lanjut terkait kemungkinan kuota haji tambahan 2026.

Abdul mengatakan, PBNU kerap kali disebut dalam korupsi Haji karena beberapa sosok yang berkaitan dengan kasus ini terafiliasi dengan PBNU dan merugikan NU.

Penyidik KPK mendalami apakah pertemuan tersebut terjadi sebelum atau sesudah adanya Kepmen Agama RI Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan 2024.

Asep juga mengatakan, uang yang diserahkan ke KPK oleh Khalid merupakan uang yang dikembalikan dari seseorang pihak Kemenag kepada Khalid.

Asep mengatakan, KPK bekerja sama dengan PPATK untuk melakukan penelusuran terhadap praktik jual-beli dan aliran uang dalam perkara haji.