Indeks Kpu

Bawaslu akan meneliti kembali DPT pada 514 data kabupaten/kota untuk mencari data pemilih ganda.

KPU telah menetapkan 185.732.093 pemilih dalam negeri dan 2.049.791 pemilih luar negeri melalui rapat pleno.

Arief menyatakan selama MA belum memutuskan hasil uji materi, maka PKPU tersebut masih berlaku dan akan tetap menunda keputusan Bawaslu yang meloloskan 12 bacaleg eks koruptor.

Kubu Prabowo-Sandiaga klaim temukan 25 juta pemilih ganda di Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang mereka terima. Kemendagri dan KPU berbeda sikap menanggapinya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, jika KPU optimal menggunakan DP4 dari Kemendagri, maka jumlah data ganda bisa ditekan.

Menko Polhukam Wiranto, KPU, Bawaslu, dan DKPP akhirnya sepakat bahwa putusan MA yang bisa menyelesaikan perbedaan perihal status caleg eks koruptor.

KPU sudah siap menghadapi gugatan sejumlah eks narapidana korupsi yang diloloskan oleh Bawaslu menjadi bakal Caleg.

Koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga meminta KPU menunda penetapan daftar pemilih tetap (DPT).

Mardani Ali Sera menyatakan, temuan 25 juta daftar pemilih sementara (DPS) ganda tersebut merupakan hal mengejutkan dan KPU harus segera menindaklanjuti.

"Berikan buktinya, jadi jangan berstatemen berbasis katanya-katanya."

Muhammad Taufik mengancam akan menggugat KPU DKI ke DKPP, jika tak menjalankan putusan Bawaslu yang meloloskan dirinya jadi Bacaleg 2019.

Muhammad Taufik menyatakan, keputusan Bawaslu sudah tepat dan sesuai dengan Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017.

Barisan Emak-Emak Militan berdemo di depan kantor KPU, Jakarta Pusat, menuntut Presiden Jokowi mundur dari jabatannya.

Pembahasan di internal PBNU mengenai posisi Ma'ruf Amin sebagai Rais Aam akan digelar setelah dia bersama Jokowi resmi ditetapkan oleh KPU menjadi capres-cawapres.

Bawaslu tidak menganggap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur larangan eks napi kasus korupsi menjadi caleg.

Komisioner KPU, Ilham Saputra menyatakan telah mengirim surat kepada Bawaslu terkait penundaan ini.

"Itu urusan internal partai (main dua kaki). Bukan wewenang kami menyatakan pelanggaran," kata Komisioner KPU.

Gerakan #2019GantiPresiden dinilai tak hanya tagar saja, melainkan juga mengumpulkan massa dalam jumlah banyak yang di dalamnya seringkali terdapat orasi-orasi politik.

Alokasi anggaran pemilu 2019 sebesar Rp24,8 triliun, naik 31 persen dari alokasi anggaran pemilu 2014 sebesar Rp18,9 triliun.

Menurut Yeni, KPU seringkali tidak mendaftarkan penyandang disabilitas mental menjadi peserta pemilu.