Indeks Kpu

KPU mencoret nama OSO karena ia masih terdaftar sebagai pengurus partai politik.

Selain menetapkan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga, KPU juga mengesahkan 7.968 caleg DPR untuk pemilu mendatang.

OSO adalah Ketua Umum Partai Hanura, sementara Juventus belum diketahui berasal dari partai mana.

KPU RI memastikan tidak ada caleg DPR RI berstatus mantan napi korupsi masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Namun, untuk calon anggota DPD RI ada tiga yang berstatus eks koruptor.

KPU hendak mengumumkan nama caleg eks koruptor ketika hari H pemilihan. Teknisnya belum final sampai sekarang.

DCT yang akan diumumkan KPU RI nanti juga akan memuat nama-nama caleg eks napi kasus korupsi.

Polda Metro Jaya akan mengerahkan 500 anggota untuk mengamankan agenda pengambilan nomor urut capres di KPU besok.

Kemendagri menemukan data DPT di 12 daerah bermasalah. Temuan ini akan didalami oleh KPU. Jadi berapa sebenarnya jumlah DPT?

Menurut ICW, KPU baru bisa menentukan langkah selanjutnya saat sudah menerima salinan putusan dari MA.

Bagi Gerindra pakta integritas untuk tidak mengusung mantan napi koruptor sebagai caleg tidak memiliki kekuatan hukum dalam perundang-undangan.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan proses untuk merevisi PKPU tidaklah mudah.

"Yang jelas sudah ada arahan secara lisan, diminta untuk berbesar hati untuk menerima putusan MA."

Proses perbaikan DPT Pemilu 2019 diputuskan akan memakan waktu 60 hari lagi. Selain menyisir DPT ganda, KPU akan berupaya memastikan mereka yang belum merekam e-KTP terdata sebagai pemilih.

Rapat Pleno antara KPU, Bawaslu dan perwakilan Partai Politik menyepakati masa perbaikan DPT Pemilu 2019 diperpanjang selama 60 hari.

Wacana penggunaan bahasa Inggris dalam debat Pilpres 2019 pertama kali dilontarkan oleh Fadli Zon.

KPU akan menelusuri dugaan adanya penyelenggara pemilu yang menggunakan kaos 2019 Ganti Presiden, yang fotonya  sempat beredar di media sosial.

Formappi menemukan fakta bahwa, ada sebanyak 2.074 caleg yang tak mau profilnya dipublikasikan.

MA mengabulkan uji materi terhadap ketentuan dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang melarang eks koruptor menjadi caleg. 

M Taufik melaporkan 7 orang Komisioner KPU DKI ke Bawaslu pada Jumat (14/9/2018), lantaran dianggap telah melanggar Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017.

KIPP menilai para pemilih perlu pendidikan politik untuk membedakan antara caleg koruptor dan tidak.