Indeks Kpu

Komisi II DPR RI mendesak agar Kemendagri dan KPU tak menyepelekan setiap informasi soal Pemilu 2019.

Arief mengklaim lembaganya sudah biasa untuk menangani masalah peretasan ini sehingga ia menjamin situs KPU tetap aman dan tak akan mengganggu pemilu.

tim IT BPN menemukan data pemilih yang tak wajar usai melakukan penyisiran Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua.

Pakta integritas yang mereka tandatangani merupakan bagian dari upaya menjaga independensi sebagai panelis dan moderator.

KPU menggelar simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 di halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

KPU mengatakan pemaparan visi, misi dan program dari masing-masing cawapres pada debat ketiga nanti juga penting disaksikan masyarakat.

BPN berencana menindaklanjuti ke Bawaslu terkait temuan adanya 17,5 juta data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019, jika KPU tak bisa menyelesaikan.

Viryan mengaku memang ada potensi DPT ganda, namun jumlahnya tak sampai yang ditemukan BPN.

Komisioner KPU Viryan Aziz mengingatkan Andi Arief untuk tak lagi membuat kegaduhan dengan menyebarkan informasi ke media sosial tanpa klarifikasi terlebih dulu.

Pendukung Prabowo memiliki tingkat kepercayaan yang rendah kepada KPU dibandingkan kubu Jokowi-Ma'ruf. Apa sebabnya?

Mobilnya sih bisa saja dari Cina, tetapi surat suaranya dari percetakan di Solo.

Pembentukan Komite Damai ini merupakan kesepakatan antara KPU, Bawaslu dan dua tim pemenangan untuk mengatasi jika ada permasalahan saat debat berlangsung.

Bamsoet juga meminta kepada kedua kubu paslon capres-cawapres, agar mulai sadar diri untuk tidak membuat keributan selama debat pilpres berlangsung.

“[Surat suara] tidak langsung [diganti]. Pastikan berapa jumlahnya, harus cetak ulang dan seterusnya”.

KPU sebut orang percaya kotak suara kardus dapat mempermudah kecurangan karena informasi  yang dikembangkan tidak valid.

“Yang riskan adalah kotak suara dari kardus. Pemilih terbelah antara yang yakin dan tidak yakin bahwa kotak suara itu bisa menjadi sumber kecurangan”.

Kampanye terbuka rawan terjadi politik uang, terutama saat peserta Pemilu memobilisasi massa.

Komisi Pemilihan Umum meminta masyarakat ikut mengawasi lembaga survei. Selain itu, lembaga survei dituntut transparan soal kelembagaan dan pendanaan.

Komisioner KPU Hasyim Asyari menyatakan bahwa kebijakan pemberian sanksi kepada lembaga survei oleh instansinya tidak tepat.

Untuk membuat partai politik, kata Herman, membutuhkan dana sebesar Rp500 miliar.