Indeks Kpu

KPU kembali mencoret 73 data e-KTP Warga Negara Asing (WNA) yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Alasan koalisi memilih golput karena menilai Pilpres tidak mewakili kepentingan mereka sebagai rakyat.

"Sekarang ruang demokrasinya, partai yang masuk, telah memenuhi syarat formal dan sebagainya. Lalu itu dijadikan dalih bahwa sudah demokratis".

Prabowo-Sandiaga dan partai pengusungnya akan memulai kampanye di Zona A, sementara Jokowi-Ma'ruf dan partai pengusung akan memulai kampanye di Zona B.

KPU DIY kata Wawan telah menindaklanjuti temuan Bawaslu DIY terkait 10 nama WNA yang masuk dalam DPT.

Kisruh antara Kemendagri dan KPU lagi-lagi terjadi dalam kasus 103 WNA yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

KPU mencoret 101 WNA dari DPT Pemilu 2019. Dari 103 WNA yang masuk DPT seperti dilaporkan Kemendagri, 2 di antaranya merupakan data ganda. 

Usman Kansong mengatakan masalah ini tak perlu dijadikan dugaan untuk mendelegitimasi KPU atau menuding penyelenggara pemilu berpihak pada salah satu kubu peserta Pilpres 2019.

Perludem menilai KPU perlu memperjelas batasan ASN mengabarkan kinerja pemerintah, sehingga tidak terjebat menjadi partisan dengan mengampanyekan sosok petahanan capres.

Fadli Zon membantah pernyataan Hasto Kristiyanto bahwa kubunya mendelegitimasi KPU. Fadli Zon hanya ingin KPU bertindak profesional dalam menyelenggarakan pemilu.

KPK memanggil pihak swasta bernama Atras Mafazi dalam kasus korupsi pembahasan RKA K/L dalam APBN-P TA 2016 di Bakamla sebagai saksi untuk tersangka Erwin Sya'af Arief (EA).

KPU mempersilakan para ASN menyosialisasikan program pemerintahan Jokowi. Namun, ASN tetap diminta menjaga netralitas serta bisa membedakan program Jokowi sebagai presiden dan capres.

Amien Rais meminta adanya audit forensik terhadap sistem IT KPU, khususnya untuk penghitungan surat suara Pilpres 2019. 

KPU mempersilahkan jika ada yang ingin melakukan audit forensik terhadap sistem IT KPU.

Proses penghitungan hingga rekapitulasi suara pemilu dilakukan secara manual. Namun, kerentanan IT KPU tetap dinilai penting untuk diperhatikan.

Wahyu dan komisioner lainnya siap membuktikan independensi KPU yang akan bekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Al Khaththath memastikan tidak ada niat untuk mengintimidasi KPU selaku penyelenggara pemilu dalam aksi ini.

Ronal mengatakan tujuan aksi kelompoknya tak ingin KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu mendapatkan intimidasi dan tekanan politik dari kelompok yang mengatasnamakan agama.

Aparat keamanan gabungan sebanyak 4.000 orang bakal disiagakan untuk mengamankan aksi Forum Umat Islam (FUI) di depan kantor KPU RI, Jumat (1/3/2019) besok.

Forum Umat Islam (FUI) berencana menggelar aksi demonstrasi 'apel siaga umat' dalam rangka meminta KPU bersikap netral dan profesional dalam menyelenggarakan Pemilu 2019 di depan Kantor KPU, Jumat besok.