tirto.id - Ketua Presidium Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif menyatakan jangan ada lagi pihak seperti Iwan Bopeng dalam Pemilu 2019.
Iwan Bopeng adalah "tokoh masyarakat" yang marah di tempat pemungutan suara nomor 27, Palmeriam, Jakarta Timur. Ia membela warga yang tidak dapat memberikan hak pilih dan keceplosan mengatakan "potong tentara.”
“Mari kawal TPS, jangan ada Iwan Bopeng lain di Indonesia. Kalau ada Iwan Bopeng maka harus diseret, serahkan ke aparat,” ujar Ma'arif ketika orasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Minggu (31/3/2019).
Ia menegaskan masyarakat harus aman dan nyaman menggunakan hak suaranya. Selain itu, Ma'arif juga menegaskan jangan ada politik uang dalam pemilu kali ini.
Ia menanggapi soal penangkapan politikus Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso yang menjadi target operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) atas dugaan ‘serangan fajar’.
“Kalau ada anggota partai yang ke datang rumah masyarakat dan melakukan money politics, maka harus ditenggelamkan. Kalau perlu seret, telanjangkan dan arak,” tegas Ma'arif.
Selain itu, Ma'arif juga menekankan KPU untuk mengusut temuan 17,5 juta pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu kali ini yang dianggap tak wajar dan bukan persoalan sepele.
“Ini masalah besar, bukan hal sepele dan harus segera ditangani. Kalau tidak ditangani artinya Komisi Pemilihan Umum (KPU) berlaku zalim,” ujar dia.
KPU, lanjut Ma'arif, dianggap zalim terhadap keluarga dan masyarakat jika masalah ini tidak diselesaikan. “Wahai KPU, kalau Anda membiarkan perkara ini maka Anda zalim ke istri dan keluarga bahkan zalim ke rakyat Indonesia,” sambung dia.
Ma'arif menegaskan jika KPU selaku penyelenggara pemilu bisa menerapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adik (luber jurdil), maka akan tercipta kedamaian di Indonesia.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Dipna Videlia Putsanra
