Indeks Kpk

Bisakah Pembatasan Transaksi Tunai Tekan Praktik Politik Uang?
Pembatasan transaksi tunai tak bisa dianggap solusi tunggal karena akar politik uang di pilkada jauh lebih kompleks.

Kronologi KPK Terima Titipan Tahanan Kejagung Febrie Adriansyah
KPK menegaskan penitipan penahanan dari Kejagung bukanlah hal yang baru.

KPK Bela Kejagung usai Febrie Adriansyah Sebut Dikriminalisasi
KPK memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat Febrie Adriansyah dilakukan secara profesional oleh Kejaksaan Agung.

Febri Diansyah Jadi Pengacara Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
Eks Jampidsus Febrie Adriansyah ditahan di Rutan KPK atas dugaan TPPU. Didampingi Febri Diansyah, ia ditahan tanpa rompi pink & borgol.

Febrie Adriansyah Tak Pakai Rompi Tahanan, Kejagung: Buru-Buru
Padahal, berdasarkan kebiasaan di Kejagung, tahanan akan dipakaikan rompi pink dan diborgol.

Eks Jampidsus Febrie Langsung Dibawa ke Rutan saat Tiba di KPK
Febrie Adriansyah tiba di Rutan KPK tanpa memakai rompi tahanan Kejagung dan borgol di tangannya.

Ketua KPK: Pembatasan Uang Kartal Cegah Korupsi Kepala Daerah
Pembatasan uang kartal dinilai mengurangi praktik money politic karena sumbangan tunai sulit dilacak sejak tahap awal proses politik.

KPK Ungkap Banyak 'Bohir' Politik di Balik Korupsi Kepala Daerah
Fenomena dana dari bohir ini menjadi salah salah satu akar masalah yang memaksa kepala daerah menyalahgunakan wewenang saat menjabat.

Cegah Korupsi di Daerah, Kemendagri dan KPK Perkuat Pengawasan
Kemendagri dan KPK memperkuat pencegahan korupsi melalui pengawasan digital, evaluasi kepala daerah, dan peningkatan integritas kepala daerah.

Suhardiman Amby Diduga Setor 46.500 Dolar Singapura ke Raja Juli
KPK menyebut uang tersebut mulanya dikumpulkan dalam bentuk rupiah dari kepala desa ataupun camat, serta KUD yang beranggotakan para petani.

KPK Sita Mobil Toyota Alphard dari Bupati Lombok Barat
Mobil ini diduga diterima Lalu Ahmad dari Direktur Utama PT Meconel Sistim Instrument Alvonsus Gani (ALG) sebagai pihak swasta.

KPK Geledah Beberapa Ruangan di Kantor Bupati Lombok Barat
Ruangan yang digeledah adalah ruang kerja bupati, bagian pengadaan barang dan jasa, dan ruang asisten dua sekaligus penjabat Sekretaris Daerah Lombok Barat.

Babak Baru Korupsi Bea Cukai, Mampukah KPK Seret Pejabat Tinggi?
Penerbitan dua sprindik baru oleh KPK sebagai momentum menyeret pejabat-pejabat level tinggi di lingkungan DJBC. Mampukah KPK menyeret pejabat tinggi?

Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Jadi Tersangka Korupsi
Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan berupa benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, suap hingga gratifikasi.

KPK Dorong Kemenimipas Rutin Rotasi Pegawai Cegah Gratifikasi
KPK menyarankan rotasi periodik Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mencegah munculnya kolusi dengan vendor kerja.

Pemisahan Dana Otsus dari APBD, Bisakah Cegah Korupsi di Daerah?
Penguatan sistem pengawasan dana otsus lebih penting dibandingkan sekadar memisahkan dari rekening APBD.

KPK Ungkap OTT Bupati Lombok Terkait Konflik Kepentingan
Selain itu, kasusnya juga berkaitan dengan dugaan suap proyek dan dugaan gratifikasi di lingkungan Pemkab Lombok Barat.

Yusril Tegaskan Kejagung Masih Bisa Tangani Kasus Febrie
Yusril berharap pengambilalihan kasus Febrie Adriansyah oleh KPK tidak perlu terjadi karena Kejagung mampu menyelesaikan secara mandiri dan akuntabel.

KPK Buka Peluang Kembangkan Penyidikan Kasus Suap Pejabat DJBC
KPK berpeluang kembangkan kasus korupsi Bea Cukai usai vonis inkrah bos Blueray Cargo.

Bupati Kuansing Klaim Tak Pernah Beri Amplop ke Menhut Raja Juli
Suhardiman juga mengaku tak mengetahui isi amplop yang diberikan ke Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni.
Masuk tirto.id








