Indeks Kpk

News Plus
Selasa, 28 Juli

Bisakah Pembatasan Transaksi Tunai Tekan Praktik Politik Uang?

Pembatasan transaksi tunai tak bisa dianggap solusi tunggal karena akar politik uang di pilkada jauh lebih kompleks.
News Plus
Sabtu, 25 Juli

Kronologi KPK Terima Titipan Tahanan Kejagung Febrie Adriansyah

KPK menegaskan penitipan penahanan dari Kejagung bukanlah hal yang baru.
Hukum
Sabtu, 25 Juli

KPK Bela Kejagung usai Febrie Adriansyah Sebut Dikriminalisasi

KPK memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat Febrie Adriansyah dilakukan secara profesional oleh Kejaksaan Agung.
Hukum
Sabtu, 25 Juli

Febri Diansyah Jadi Pengacara Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Eks Jampidsus Febrie Adriansyah ditahan di Rutan KPK atas dugaan TPPU. Didampingi Febri Diansyah, ia ditahan tanpa rompi pink & borgol.
Hukum
Sabtu, 25 Juli

Febrie Adriansyah Tak Pakai Rompi Tahanan, Kejagung: Buru-Buru

Padahal, berdasarkan kebiasaan di Kejagung, tahanan akan dipakaikan rompi pink dan diborgol.
Hukum
Jumat, 24 Juli

Eks Jampidsus Febrie Langsung Dibawa ke Rutan saat Tiba di KPK

Febrie Adriansyah tiba di Rutan KPK tanpa memakai rompi tahanan Kejagung dan borgol di tangannya.
Ekonomi
Jumat, 24 Juli

Ketua KPK: Pembatasan Uang Kartal Cegah Korupsi Kepala Daerah

Pembatasan uang kartal dinilai mengurangi praktik money politic karena sumbangan tunai sulit dilacak sejak tahap awal proses politik.
Hukum
Jumat, 24 Juli

KPK Ungkap Banyak 'Bohir' Politik di Balik Korupsi Kepala Daerah

Fenomena dana dari bohir ini menjadi salah salah satu akar masalah yang memaksa kepala daerah menyalahgunakan wewenang saat menjabat.
Aktual Dan Tren
Jumat, 24 Juli

Cegah Korupsi di Daerah, Kemendagri dan KPK Perkuat Pengawasan

Kemendagri dan KPK memperkuat pencegahan korupsi melalui pengawasan digital, evaluasi kepala daerah, dan peningkatan integritas kepala daerah.
Hukum
Jumat, 24 Juli

Suhardiman Amby Diduga Setor 46.500 Dolar Singapura ke Raja Juli

KPK menyebut  uang tersebut mulanya dikumpulkan dalam bentuk rupiah dari kepala desa ataupun camat, serta KUD yang beranggotakan para petani.
Hukum
Kamis, 23 Juli

KPK Sita Mobil Toyota Alphard dari Bupati Lombok Barat

Mobil ini diduga diterima Lalu Ahmad dari Direktur Utama PT Meconel Sistim Instrument Alvonsus Gani (ALG) sebagai pihak swasta.
Hukum
Kamis, 23 Juli

KPK Geledah Beberapa Ruangan di Kantor Bupati Lombok Barat

Ruangan yang digeledah adalah ruang kerja bupati, bagian pengadaan barang dan jasa, dan ruang asisten dua sekaligus penjabat Sekretaris Daerah Lombok Barat.
News Plus
Kamis, 23 Juli

Babak Baru Korupsi Bea Cukai, Mampukah KPK Seret Pejabat Tinggi?

Penerbitan dua sprindik baru oleh KPK sebagai momentum menyeret pejabat-pejabat level tinggi di lingkungan DJBC. Mampukah KPK menyeret pejabat tinggi?
Hukum
Selasa, 21 Juli

Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Jadi Tersangka Korupsi

Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan berupa benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, suap hingga gratifikasi.
Hukum
Selasa, 21 Juli

KPK Dorong Kemenimipas Rutin Rotasi Pegawai Cegah Gratifikasi

KPK menyarankan rotasi periodik Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mencegah munculnya kolusi dengan vendor kerja.
News Plus
Selasa, 21 Juli

Pemisahan Dana Otsus dari APBD, Bisakah Cegah Korupsi di Daerah?

Penguatan sistem pengawasan dana otsus lebih penting dibandingkan sekadar memisahkan dari rekening APBD.
Hukum
Selasa, 21 Juli

KPK Ungkap OTT Bupati Lombok Terkait Konflik Kepentingan

Selain itu, kasusnya juga berkaitan dengan dugaan suap proyek dan dugaan gratifikasi di lingkungan Pemkab Lombok Barat.
Hukum
Senin, 20 Juli

Yusril Tegaskan Kejagung Masih Bisa Tangani Kasus Febrie

Yusril berharap pengambilalihan kasus Febrie Adriansyah oleh KPK tidak perlu terjadi karena Kejagung mampu menyelesaikan secara mandiri dan akuntabel.
Hukum
Sabtu, 18 Juli

KPK Buka Peluang Kembangkan Penyidikan Kasus Suap Pejabat DJBC

KPK berpeluang kembangkan kasus korupsi Bea Cukai usai vonis inkrah bos Blueray Cargo.
Hukum
Jumat, 17 Juli

Bupati Kuansing Klaim Tak Pernah Beri Amplop ke Menhut Raja Juli

Suhardiman juga mengaku tak mengetahui isi amplop yang diberikan ke Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni.