Indeks Kpk

Penegak hukum harus berani dan tak segan-segan memeriksa dugaan gratifikasi yang diterima keluarga pejabat.

Penggeledahan berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi dana PEN dan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo.

Kandidat Capim, Sudirman Said, mengakui tes tidak hanya soal upaya mengembalikan citra KPK, tetapi juga cara bekerja sama dan uji coba kerja sama.

KPK menyebut tidak ada istilah Blok Medan dalam penyidikan kasus dugaan suap dengan terdakwa Abdul Gani Kasuba (AGK).

KPK tengah mendalami terkait kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kemenhub.

Tessa mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti setiap informasi dan masukan dari masyarakat.

Sadarestuwati membantah soal aliran uang dari kasus ini. Menurutnya, penyidik tidak menanyakan hal tersebut.

Kerja sama ini dilakukan karena protes dari pemda yang mengeluhkan pembagian pendapatan pertambangan dan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh pertambangan.

Abdul Halim mengatakan akan menjawab pertanyaan dari penyidik KPK dengan apa adanya terkait dugaan korupsi dana hibah APBD Jatim.

Hasto membantah tak pernah melakukan komunikasi dengan terdakwa kasus korupsi DJKA, Harno Trimadi.

KPK memerikasa Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristoyanto, dalam kapasitas saksi kasus dugaan korupsi di DJKA.

Tessa mengatakan, pemeriksaan terhadap Hasto akan dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB.

KPK belum bisa menginformasikan apakah kasus ini berkaitan dengan perkara SYL atau tidak.

JPU KPK menghadirkan lagi Fify Mulyani untuk menelusuri aliran TPPU dari Gazalba Saleh.

JPU mengungkapkan Hakim Agung non-aktif, Gazalba Saleh, sering mengirim uang kepada Fauzi, yang merupakan ayah dari Fify Mulyani.

Tindak pidana korupsi di Pemkot Semarang terkait dengan suap, gratifikasi dan pemerasan sehingga tak ada kerugian negara.

KPK masih menunggu laporan JPU tentang istilah Blok Medan dan dugaan keterlibatan Bobby dalam kasus korupsi mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba.

Kejaksaan Agung melimpahkan perkara korupsi LPEI yang ditangani mereka ke KPK demi efisiensi penanganan perkara.

Agenda pemeriksaan Hasto pada 16 Agustus 2024 dalam kasus korupsi DJKA pun dijadwal ulang.

Pimpinan KPK akan segera melakukan analisa apakah dugaan tersebut bisa berkembang ke proses pemanggilan.