Indeks Kpk

KPK mengungkapkan pihaknya tengah mengusut perkara terkait tambang di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Simak profil dan jejak rekam karier bisnis Rudy Tanoesoedibjo serta alasan dipanggil KPK.

KPK tengah mengusut informasi adanya jamaah haji furoda menjadi haji khusus, dan haji khusus menjadi reguler.

KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi perkara suap di sektor kehutanan.

Isi pesan itu dibacakan oleh salah satu majelis hakim yang memimpin persidangan kasus dugaan korupsi akuisisi saham PT Jembatan Nusantara.

Hal tersebut terungkap dalam BAP Endra yang dibacakan JPU dalam persidangan kasus dugaan korupsi akuisisi saham PT Jembatan Nusantara.

KPK menetapkan Direktur Utama PT Inhutani V (INH), Dicky Yuana Rady (DIC) sebagai tersangka dugaan korupsi perkara suap di sektor kehutanan.

Juru Bicara KPK mengatakan pengadaan pengakutan penyaluran bansos ini dilakukan pada 2020 di Kemensos.

Muhammad Jafar Sukhairi Nasution merupakan Bupati Mandailing Natal periode 2021–2025.

KPK menggeledah salah satu kantor pihak swasta terkait perkara dugaan korupsi kuota haji di Kemenag.

KPK turut menyita uang senilai Rp2 miliar dan juga dua unit mobil mewah saat melakukan OTT di Inhutani V.

KPK menyita uang sekitar Rp10 miliar terkait kasus dugaan korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) di BRI 2020-2024

KPK menyita sejumlah aset usai menggeledah dua lokasi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji di Kemenag.

Timwas Haji DPR memiliki temuan yang sama dengan KPK terkait sejumlah travel yang diuntungkan dalam kuota haji tambahan pada penyelenggaraan haji 2024.

KPK menyatakan tengah menyidiki dugaan tindak pidana korupsi terkait pengangkutan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial.

Wamenag, Muhammad Syafi’i, mengaku tak melihat penyidik KPK di Ditjen PHU Kemenag.

Penggeledahan Kantor Ditjen PHU Kemenag tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi kuota haji pada penyelenggaraan haji 2023-2024.

Operasi Tangkap Tangan KPK kali ini menyasar salah satu BUMN, yaitu INHUTANI V.

Menurut Asep, sebenarnya jumlah yang disebut oleh Ketua KPK hanya agen-agen besar.

Menurut Asep, orang yang dicegah ke luar negeri merupakan orang yang memiliki kaitan erat dengan perkara yang sedang diusut oleh KPK.