Indeks Kpk

KPK memeriksa dirut dan komisaris PT MAJU sebagai saksi dalam kasus fasilitas pembiayaan LPEI.

Seharusnya, dari tambahan 20 ribu kuota dari Arab Saudi, hanya sekitar 1.600 yang dialokasikan untuk haji khusus.

Dalam SK Menag tersebut tercantum pembagian 20 ribu kuota tambahan menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus.

KPK menyita sejumlah dokumen dari Kantor Ditjen Lanjutan Kemenkes yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi penerimaan suap di Kabupaten Kolaka Timur.

Mantan Menag, Yaqut Cholil, dicekal bepergian ke luar negeri 6 bulan oleh KPK, terkait dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji.

KPK menahan Risna Sutriyanto dalam kasus dugaan korupsi pada pengadaan pembangunan jalur kereta api di Wilayah Jawa.

KPK mencegah pemilik Maktour, Fuad Hasan Masyhur (FHM), ke luar negeri, terkait kasus dugaan korupsi kuota haji khusus 2024.

KPK menyegel ruangan pejabat Kemenkes terkait kasus dugaan korupsi di salah satu rumah sakit di RSUD Koltim, Sulawesi Tenggara.

Permintaan Hosnika Purba itu saat sidang perbaikan permohonan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat.

KPK masih mendalami terkait pengelolaan uang yang bersumber dari masyarakat yang menjadi calon jemaah haji.

Pencegahan dilakukan usai KPK menaikkan status perkara korupsi kuota haji khusus ke tahap penyidikan.

KPK juga akan mendalami aliran dana dari penentuan kuota haji khusus 2024.

KPK mengungkap pembagian kuota haji tambahan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 dilakukan pemerintah melalui asosiasi travel haji khusus.

Korupsi dalam program gizi melemahkan ketahanan kesehatan. Pun, dari sisi ekonomi, akan terjadi kehilangan produktivitas jangka panjang akibat stunting.

Surya Paloh mempertanyakan istilah OTT yang digunakan KPK usai kadernya, Bupati Kolaka Timur, ditetapkan tersangka dugaan korupsi proyek RSUD.

Usai pemeriksaan eks Menag, Yaqut Cholil Qoumas, KPK naikkan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 ke penyidikan.

KPK mengungkap adanya permintaan Rp9 miliar oleh Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD.

KPK resmi menetapkan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD bersama 4 orang lainnya.

Komisi XI DPR RI menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK.

KPK akan menelusuri kemungkinan adanya perintah dari partai politik Heri Gunawan dan Satori.