Indeks Kpk

Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Rabu (4/1/2017) menyampaikan dari penggeledahan di rumah dinas Bupati pada Ahad (1/1), KPK menemukan uang senilai Rp3 miliar di kamar anak Sri Hartini.

KPK tengah melakukan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi e-KTP dengan memeriksa Ketua DPR Setya Novanto untuk kedua kalinya.

Ada 8 orang yang diamankan dari OTT KPK di Klaten, termasuk Sri Hartini yang tidak lain adalah Bupati Klaten.

Bupati Klaten yang ditangkap dalam OTT tengah dalam pemeriksaan KPK. Peningkatan status penyidikan dan penetapan tersangka akan dilakukan hari ini.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan petugasnya di seluruh kabupaten/kota guna mencegah terjadinya berbagai praktik tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten Sri Hartini. Kabar ini telah dikonfirmasi Ketua KPK Agus Rahardjo melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat (30/12/2016).

Tersangka kasus tindak pidana pencucian uang, Mohamad Sanusi mengaku pasrah hartanya dirampas negara. Adapun total harta kekayaannya yang disita mencapai jumlah Rp17,7 miliar.

Ketua MA Hatta Ali menyatakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi telah diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dicantumkan dalam berita negara. Kabar ini menjadi angin segar bagi KPK yang siap mengusut korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Dana hibah sejatinya ditujukan untuk menunjang capaian program dan kegiatan pemerintah daerah. Namun, dana ini sering menjadi bahan incaran dengan modus beragam, mulai dari pembentukan lembaga fiktif, hingga kampanye pilkada.

KPK menyatakan telah mendapatkan bukti kuat dalam kasus suap yang melibatkan Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia (MTI) Fahmi Darmawansyah, yang juga merupakan bendahara Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia (MTI) Fahmi Darmawansyah ditahan KPK usai diperiksa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap terkait pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada Jumat (23/12/2016).

KPK mengeluarkan keputusan baru terkait tindak pidana kasus korupsi pemberian suap kepada Panitera PN Jakarta Utara. Dalam keputusan itu, KPK menetapkan tersangka baru.

Sebanyak 12 orang dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait aliran dana yang mengalir ke tersangka gratifikasi Wali Kota Madiun, Bambang Irianto.

Telegram Nomor KS/BP-211/XII/2016/DIVPROPAM tertanggal 14 Desember 2016 tentang imbauan kepada pada Kapolda, yaitu kewajiban para penegak hukum antara lain KPK, Kejaksaan, dan bahkan Pengadilan untuk memperoleh izin dari Kapolri untuk memanggil anggota Polri, melakukan penggeledahan, penyitaan, dan memasuki lingkungan Markas Komando Polri (Mako Polri), dinilai Indonesia Corruption Watch akan menimbulkan ketegangan baru di antara penegak hukum--sebagaimana terjadi dalam kasus "cicak vs buaya" pada 2012 lalu.

Pejabat Badan Keamanan Laut telibat dalam kasus suap pengadaan satelit monitoring.

Tim penyidik KPK telah menyita empat unit mobil mewah milik Wali Kota Madiun Bambang Irianto.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Dirut PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah untuk kembali ke Indonesia. Tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan suap terkait pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut itu disinyalir masih berada di luar negeri hingga berita ini ditulis.

Direktur PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap terkait pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada APBD-Perubahan 2016 masih dalam proses pencarian.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Wuryanto membenarkan informasi bahwa ada oknum TNI yang terlibat kasus dugaan suap dalam sejumlah pengadaan infrastruktur di sektor kelautan. Namun, TNI masih memantau perkembangan isu tersebut.

Mantan pelaksana tugas (plt) sekretaris utama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi telah ditetapkan sebagai tersangka olek Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus kasus dugaan tindak pidana penerimaan suap terkait pengadaan alat monitoring satelit pada APBD-Perubahan 2016.