Indeks Kpk

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Sekretaris Madiun Putra Football Club (MPFC) Harminto dalam kaitan kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan Wali Kota Madiun nonaktif Bambang Irianto.

Rolls-Royce mengakui kejahatannya menyuap dan bersedia membayar denda. Rolls-Royce melakukan suap di tujuh negara, termasuk Indonesia.

Kasus korupsi dengan tersangka ESA menurut KPK tidak melibatkan perusahaan. Tersangka yang juga mantan Dirut Garuda Indonesia terbukti melakukan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat.

KPK resmi menetapkan Direktur Utama PT Garuda Indonesia 2005-2014 Emirsyah Satar sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pesawat Airbus S.A.S dan Rolls Royce P.L.C senilai Rp20 miliar lebih.

Pemerintah mengapresiasi ide kenaikan dana parpol yang direkomendasikan KPK. Meski begitu, pemerintah akan tetap menyesuaikannya dengan kondisi keuangan negara.

KPK direncanakan akan memanggil Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono terkait dengan kasus proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

KPK meyakini peningkatan dana bantuan kepada partai politik mampu menghilangkan budaya politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Ketua KPK, Agus Rahardjo membenarkan ada kemungkinan besar muncul tersangka baru di kasus e-KTP

KPK terus selidiki korupsi KTP elektronik, salah satunya menyidik supplier di Singapura.

KPK mengusulkan agar negara membantu mendanai parpol dan meningkatkan bantuan keuangan untuk pendanaan partai. Negara juga perlu memberikan bantuan bukan dalam bentuk uang namun berupa "air time" di setiap stasiun televisi.

Tim penyidik KPK memeriksa sejumlah pejabat Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur terkait dengan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota Bambang Irianto.

Hari ini Bupati Klaten Sri Hartini memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi penerimaan suap untuk mutasi jabatan di pemerintahan Kabupaten Klaten, Jateng dengan tersangka Suramlan.

Pemeriksaan lanjutan Siti Fadilah Supari atas dugaan gratifikasi pada proyek pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan pusat penanggulangan krisis Departemen Kesehatan dari dana DIPA di Gedung KPK.

Saat menjalani pemeriksaan KPK selama 4 jam, Ketua DPR Setya Novanto mengaku hanya mengklarifikasi sejumlah pertemuan antara Komisi II dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pembahasan paket KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E). Isi dari pemeriksaan tersebut, menurut Setya Novanto, hanya mengklarifikasi hal-hal normatif seputar pertemuan itu.

KPK menyebut banyak kasus yang berlarut-larut di tingkat penyidikan. Salah satu alasannya adalah kekurangan penyidik, di samping memang kasusnya yang membutuhkan waktu lama agar matang.

Sepanjang 2016, Direktorat Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima sebanyak 1.948 laporan gratifikasi. Dari jumlah tersebut, 549 di antaranya dinyatakan milik negara senilai Rp14,6 miliar.

Terkait semakin banyaknya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap pejabat di daerah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memperingatkan kepada pejabat pemerintahan agar jangan terlibat jual beli jabatan yang bakal merusak karir pejabat itu sendiri.

ICW mencatat nilai kerugian akibat korupsi dalam proyek infrastruktur lebih besar dibanding korupsi lain.

KPK mengajukan banding terhadap vonis Mohamad Sanusi karena dalam putusan hakim Tipikor pada 29 Desember silam hakim meloloskan tiga aset yang dinilai hasil tindak pencucian uang senilai Rp26,8 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait permasalahan pajak PT E.K.Prima Ekspor Indonesia (EKP).