Indeks Kpk

Sejumlah nama pejabat eksekutif dan legislatif disebut JPU dalam pembacaan dakwaan di persidangan perdana kasus korupsi e-KTP 2011-2012.

Terdakwa Andi Taufan Tiro diperiksa KPK untuk tersangka Musa Zainuddin dan Yudi Widiana. Ketiganya tersangkut dugaan korupsi penerimaan hadiah karena ikut meloloskan proyek jalan di Maluku-Maluku Utara.

KPK akan menerbitkan sprindik baru terhadap tersangka korupsi Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Namun, berbagai kemungkinan hukum itu masih terus dipertimbangkan KPK.

AJI memprotes larangan siaran langsung sidang e-KTP. Hal ini tidak sesuai dengan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Terlebih kasus e-KTP menyangkut hajat hidup orang banyak.

Afni Carolina menjelaskan, sejumlah anak buah yang diperas itu antara lain, Djaja Buddy Suhardja sebesar Rp100 juta, Iing Suwargi Rp125 juta, Sutadi Rp125 juta serta Hudaya Latuconsina sebesar Rp150 juta, sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp500 juta.

Nama Gubernur Banten Rano Karno disebut menerima uang Rp300 juta dari proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit Rujukan Pemerintah Provinsi Banten dalam APBD dan APBD Perubahan 2012, saat pembacaan dakwaan Ratu Atut Chosiyah.

Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah didakwa oleh JPU KPK melakukan korupsi dalam kasus pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Rujukan Pemerintah Provinsi Banten, sebabkan kerugian negara Rp79,79 miliar.

Kepala Biro Humas dan Informasi KPK, Febri Diansyah menyampaikan kemungkinan Afganistan akan mencontoh Indonesia untuk melakukan pembenahan negaranya dengan mengaplikasikan kinerja KPK.

Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon mengaku Partai Gerindra sudah mengonfirmasi tidak adanya aliran dana korupsi e-KTP yang diterima oleh Anggota DPR Komisi II dari Partai Gerindra.

Satu per satu kasus yang sudah masuk jeratan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lolos atas nama praperadilan. Apakah ini bencana bagi penegakkan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia?

Tercatat 300 saksi dipanggil ke gedung KPK sejak perkara kasus korupsi e-KTP bergulir tiga tahun terakhir.

KPK menyita dokumen impor milik Basuki Hariman di kantor Bea Cukai. Pengusaha daging sapi itu diduga memiliki kepentingan bisnis terkait uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama Satrya Langkun mendesak KPK segera mengungkap aktor intelektual kasus E-KTP era Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

KPK gali informasi tentang proses pengadaan dan pelaksanaan kontrak dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan pekerjaan peningkatan jalan Kemiri-Depapre

KPK terus membongkar kasus jual beli jabatan di Klaten, Jawa Tengah. Lembaga antirasuah ini melibatkan 400 saksi untuk bisa mengurai kasus itu. Dari pemeriksaan saksi, KPK menduga ada petunjuk lain terkait sumber dana yang diterima Bupati Klaten nonaktif, Sri Hartini.

KPK mendalami apabila ada rapat-rapat lain yang melibatkan hakim lainnya di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembahasan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

KPK bongkar lagi kasus lama pengadaan alat kesehatan di Universitas Udayana Bali. Kasus korupsi ini menyeret PT. Mahkota Negara, anak perusahaan milik PT. Permai Group. Permai Group merupakan perusahaan induk yang didirikan mantan politisi Partai Demokrat. 

Masih ada lima hakim MK yang hingga kini molor menyampaikan LHKPN. KPK ingatkan lagi para hakim MK untuk segera melaporkan kekayaan mereka.

Pendaftar calon penasihat KPK tembus tiga ribuan orang. Hal ini menunjukkan integritas KPK, kata Imam Prasodjo.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai intimidasi terhadap orang yang melaporkan dugaan korupsi bukanlah berita baru. Dari catatan yang diterima ICW, intimidasi seperti ini telah terjadi sekitar 186 kasus sepanjang dua tahun terakhir.