Indeks Korupsi

Di balik ambisi pemerintah membentuk Danantara, tantangan yang akan dihadapi ke depan rupanya jauh lebih besar. Apa saja?

Hasto PDIP dipastikan akan menghadiri panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka, Kamis (20/2/2025).

KPK menjadwalkan pemeriksaan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka pekan ini, meski meminta penundaan.

Menkum Supratman, mengungkapkan dirinya telah meneken berkas ekstradisi buron kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP, Paulus Tannos.

Prasetyo Edi Marsudi, menjalani pemeriksaan di Kortas Tipidkor Polri selama tiga jam terkait pengadaan lahan di Cengkareng.

Wali Kota Bandung terpilih, Muhammad Farhan, mendatangi Kantor KPK untuk meminta pendampingan dalam pemberantasan korupsi.

Mantan kader PDIP, Sudarsono, melakukan aksi sujud di depan gedung KPK, atas kekalahan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam praperadilan.

Kortastipidkor menerima konfirmasi kehadiran Prasetyo Edi Marsudi masih sesuai jadwal yang direncanakan pada Senin (17/2/2025).

KPK berkomitmen efisiensi anggaran tak akan mengganggu jalannya proses penanganan perkara.

Pemerintah akan mengirimkan ke Singapura berkas lengkap pengajuan pemulangan tersangka kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos

Penindakan yang akan dilakukan KPK terhadap Mbak Ita, bisa berupa pemanggilan, penahanan, atau upaya jemput paksa.

Jubir KPK belum bisa memastikan apakah Hasto Kristiyanto akan langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan pada pekan depan.

Pada pengadilan tingkat pertama, eks Dirut PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, divonis 8 tahun penjara.

Kortas Tipikor menyelidiki indikasi dugaan tindak pidana rasuah dalam kasus pemasangan pagar laut di perairan Tangerang, Banten.

Kenaikan skor IPK Indonesia seolah menjadi "kenaikan semu", mengingat masalah korupsi yang masih merajalela di sektor publik.

KPK akan mengirimkan dokter untuk memeriksa secara langsung kesehatan Wali Kota Semarang, Mbak Ita.

Prabowo seolah membius dengan meyakinkan masyarakat bahwa pemerintahannya bisa menjadi pahlawan dalam pemberantasan korupsi.

PB IDI mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus dugaan korupsi pada PPDS.

KPK berencana menayangkan rekaman atau CCTV saat Hasto diperiksa pada 10 Juni 2024 lalu bersama stafnya, Kusnadi.

Kuasa hukum mengatakan obat kanker yang dimiliki Agustiani Tio sudah hampir habis dan harus dibeli kembali di Cina.