Indeks Korupsi

Setelah menjalani pemeriksaan sekitar 10 jam, Made Oka Masagung akhirnya ditahan KPK.

KPK menilai partai politik masih belum sepenuhnya menjalankan agenda pemberantasan korupsi di internal partai.

Wakil Ketua Komisi I Bambang Wuryanto diperiksa KPK sebagai saksi atas kasus suap korupsi pengadaan jalan proyek PUPR.

Jaringan Advokasi Tambang mengatakan pada momen Pilkada biasanya izin usaha pertambangan diobral oleh Pemda demi memperoleh dana segar untuk kampanye. 

Enam tersangka tersebut dipanggil untuk menjalani pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan mereka dalam praktik korupsi massal APBD-P Kota Malang.

Setya Novanto hari ini menghadapi pembacaan tuntutan oleh Jaksa KPK.

Sejumlah fakta persidangan terungkap dalam sidang e-KTP yang berlangsung sejak 13 Desember 2017. Apa saja yang jadi tuntutan jaksa untuk Novanto?

Gubernur Sultra non-aktif Nur Alam menerima vonis hukuman 12 tahun penjara. Vonis itu jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK yang meminta hakim menghukum Nur Alam 18 Tahun penjara.

KPK bakal mengungkap peran Mantan Dirut Quadra Solution di Kasus e-KTP di persidangan Rabu besok.

Walikota Malang Mochammad Anton resmi ditahan KPK dalam kasus suap APBD-Perubahan 2015.

"Ya dilihat dulu lah, barang yang mana dari kejahatan mana yang bukan. Nggak musti harus diambil semua kan?" kata Latif.

Izin dari tersangka atau terdakwa dinilai tetap harus dimiliki KPK jika ingin menjual barang sitaan.

Berkas perkara dugaan korupsi dana pensiun dengan tersangka Edward Soeryadjaya akan segera disidangkan.

KPK menyatakan kasus korupsi cagub Maluku Utara pernah ditangani kepolisian setempat namun penyidikan perkara dihentikan.

Cagub Maluku Utara Ahmad Hidayat telah ditetapkan tersangka korupsi oleh KPK. Namun ia masih berkampanye ke berbagai wilayah.

KPK menetapkan Cagub Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus menjadi tersangka korupsi pada hari ini.

"Pemerintah tak perlu mengeluarkan Perppu, karena mekanisme pilkada tetap bisa berjalan, sebagaimana diatur dalam UU Pilkada," kata Kaka

"Saya mencurigai adanya keinginan dewan untuk mendesak saya mengangkat secara definitif dua pejabat daerah yakni Plt Sekdaprov dan Plt Kadis PUPR, dan itu semua bukan wewenang sepenuhnya dari gubernur," kata Zumi Zola.

Djohermansyah Djohan mengatakan pemerintah perlu menerbitkan Perppu yang mengatur opsi penggantian calon kepala daerah yang diduga melakukan korupsi

"Setya Novanto dan Sugiharto diperiksa untuk tersangka MOM dan IHP," kata Febri.