Indeks Korupsi

News Plus
Senin, 11 Agt 2025

Dugaan Korupsi PMT, Kejahatan Serius & Hambat Penurunan Stunting

Korupsi dalam program gizi melemahkan ketahanan kesehatan. Pun, dari sisi ekonomi, akan terjadi kehilangan produktivitas jangka panjang akibat stunting.
Hukum
Senin, 11 Agt 2025

Terbukti Menyuap Mbak Ita, Martono Divonis 4,5 Tahun Bui

Usai mendengar putusan yang dibaca Majelis Hakim, Martono dan penasihat hukumnya langsung menyatakan menerima vonis tersebut.
Hukum
Senin, 11 Agt 2025

MAKI: Potensi Kerugian Negara Korupsi Kuota Haji Rp691 Miliar

MAKI menyerahkan salinan SK Menag Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan ke KPK.
Hukum
Senin, 11 Agt 2025

KPK Panggil Dirut PT ALA Teddy Munawar soal Korupsi Bansos COVID

KPK juga memeriksa dua saksi lain dari pihak swasta terkait korupsi bansos COVID-19 dari presiden.
Hukum
Senin, 11 Agt 2025

KPK Panggil Direktur PT IIM Thomas Harmanto di Kasus Taspen

Thomas Harmanto diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan investasi PT Taspen (Persero).
Hukum
Sabtu, 9 Agt 2025

Anak Surya Darmadi Resmi Jadi Buron di Kasus Pencucian Uang

Cheryl Darmadi selaku Dirut PT Asset Pasific sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka di kasus korupsi Duta Palma. Ia diketahui berada di Singapura.
Hukum
Sabtu, 9 Agt 2025

Bupati Kolaka Timur Kena OTT, Surya Paloh Minta DPR Temui KPK

Surya Paloh mempertanyakan istilah OTT yang digunakan KPK usai kadernya, Bupati Kolaka Timur, ditetapkan tersangka dugaan korupsi proyek RSUD.
Hukum
Sabtu, 9 Agt 2025

Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Naik Penyidikan

Usai pemeriksaan eks Menag, Yaqut Cholil Qoumas, KPK naikkan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 ke penyidikan.
Hukum
Sabtu, 9 Agt 2025

Kasus Korupsi RSUD, KPK Sebut Bupati Koltim Minta Fee Rp9 Miliar

KPK mengungkap adanya permintaan Rp9 miliar oleh Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD.
Hukum
Sabtu, 9 Agt 2025

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Tersangka Korupsi Proyek RSUD

KPK resmi menetapkan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD bersama 4 orang lainnya.
Hukum
Jumat, 8 Agt 2025

Komisi XI Evaluasi Internal Usai 2 Anggotanya Jadi Tersangka KPK

Komisi XI DPR RI menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK.
Hukum
Jumat, 8 Agt 2025

KPK Usut Aliran Dana 2 Tersangka CSR BI-OJK ke Partai Politik

KPK akan menelusuri kemungkinan adanya perintah dari partai politik Heri Gunawan dan Satori.
Hukum
Jumat, 8 Agt 2025

KPK Ungkap Penggunaan Uang Korupsi CSR BI-OJK oleh 2 Anggota DPR

Uang CSR BI-OJK tersebut seharusnya digunakan untuk program sosial dan penyuluhan jasa.
Hukum
Kamis, 7 Agt 2025

Penunjukan Yayasan Penerima CSR BI-OJK Melalui Rapat Panja

Selain kepada BI dan OJK, kedua tersangka juga diduga mengajukan proposal permohonan bantuan dana sosial ke mitra kerja Komisi XI DPR RI lainnya.
Hukum
Kamis, 7 Agt 2025

KPK Ungkap Satori Minta Bank Samarkan Uang dari CSR BI-OJK

Penyidik tengah mendalami sejumlah kegiatan sosial yang didanai CSR BI-OJK, namun dananya bergeser ke kepentingan pribadi.
Aktual Dan Tren
Kamis, 7 Agt 2025

Profil Anggota DPR RI Heri Gunawan Tersangka Korupsi CSR BI-OJK

Anggota DPR RI Heri Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dugaan korupsi CSR BI-OJK. Simak profil Heri Gunawan dan perjalanan politiknya.
Hukum
Kamis, 7 Agt 2025

KPK: Dana CSR BI-OJK Banyak Diterima Anggota Komisi XI DPR

Menurut pengakuan Satori, sebagian besar anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 juga menerima dana bantuan CSR BI-OJK.
Hukum
Kamis, 7 Agt 2025

OTT di Kolaka Timur Diduga Terkait Pembangunan Rumah Sakit

Sebanyak tujuh orang sedang menjalani pemeriksaan KPK, terdiri dari tiga orang OTT di Jakarta dan empat orang OTT di Kendari.
Hukum
Kamis, 7 Agt 2025

Nadiem Irit Bicara Usai Diperiksa KPK soal Korupsi Google Cloud

Nadiem Makarim mengapresiasi sudah bisa melakukan klarifikasi terkait korupsi pengadaan Google Cloud.
Hukum
Kamis, 7 Agt 2025

Ketua KPK Pastikan Bupati Koltim Abdul Azis Tak Terjaring OTT

Setyo Budiyanto mengatakan pihak KPK belum menyebutkan nama-nama yang terlibat dalam OTT di Kabupaten Kolaka Timur.