Indeks Korupsi

Hukum
Kamis, 19 Feb

KPK Dalami Kepabeanan di Bea Cukai soal Korupsi Importasi Barang

KPK melakukan pemeriksaan terhadap saksi Pegawai Bea Cukai, Salisa Asmoaji, yang juga sempat terjaring OTT namun dilepaskan.
Hukum
Kamis, 19 Feb

KPK Ungkap 3 Perusahaan Jadi Alat Gratifikasi Rita Widyasari

Ketiga perusahaan tersebut yaitu PT Sinar Kumala Naga (SKN), PT Alamjaya Bara Pratama (ABP), dan PT Bara Kulama Saksi (BKS).
Hukum
Kamis, 19 Feb

Datangi KPK, Ketua KY Bahas soal Hakim PN Depok yang Kena OTT

Kata Ketua KY, kedatangannya secara khusus dimaksudkan untuk membahas para hakim yang terjaring OTT KPK.
Hukum
Rabu, 18 Feb

Marcella Santoso Dituntut 17 Tahun Bui, Uang Pengganti Rp21,6 M

Marcella juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp21,6 miliar paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan.
Hukum
Rabu, 18 Feb

KPK Dalami Aliran Uang Kasus Korupsi Importasi Bea Cukai

KPK juga tengah mencari pihak-pihak lain yang diduga turut berperan dalam pengondisian jalur masuk barang, selain keenam tersangka yang telah ditetapkan.
Hukum
Rabu, 18 Feb

KPK Ungkap Lokasi Penemuan Koper Berisi Rp5 M di Kasus Bea Cukai

KPK berkata safe house yang berlokasi di Ciputat ini, merupakan safe house yang baru ditemukan penyidik dalam proses penanganan perkara ini.
Hukum
Jumat, 13 Feb

Eks Dirut Pertamina International Shipping Dituntut 14 Tahun Bui

Yoki juga dituntut membayar uang pengganti senilai Rp5 miliar yang harus dibayar sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
Politik
Jumat, 13 Feb

Kelakar Prabowo: Jangan-jangan Perlu Juga Sedikit Otoriter

Ia menyadari adanya kelompok-kelompok yang sering mengeluh dan menuduh gaya kepemimpinannya otoriter.
Hukum
Jumat, 13 Feb

Tuntutan Marcella Santoso dkk Dibacakan 18 Februari Pekan Depan

Jaksa juga akan membacakan tuntutan untuk terdakwa lainnya di kasus perintangan penyidikan minyak goreng pada hari yang sama.
Hukum
Jumat, 13 Feb

KPK Dalami Dugaan Keterlibatan MA di Korupsi Hakim PN Depok

Penyidik KPK mendalami proses sengketa lahan antara PT Karabha Digdaya dan masyarakat Tapos pada tingkat putusan pertama, banding, hingga kasasi di MA.
Hukum
Kamis, 12 Feb

Bupati Buol Akui Terima Uang hingga Tiket Konser dari Haryanto

Risharyudi Triwibowo mengaku menerima uang Rp10 juta, uang valas senilai 10.000 dolar AS, dan tiket konser dari terdakwa kasus RPTKA, Haryanto.
Hukum
Kamis, 12 Feb

Kejaksaan Geledah Sejumlah Kantor terkait Kasus Korupsi POME

Penggeledahan terkait delapan tersangka dari pihak swasta yang telah dilakukan penahanan.
Hukum
Kamis, 12 Feb

PT Jakarta Perkuat Vonis 1,5 Tahun Penjara Eks Dirjen Kemenkeu

Putusan PT DKI Jakarta terhadap Isa Rachmatarwata sama dengan putusan pengadilan tingkat pertama terkait korupsi PT Asuransi Jiwasraya.
Hukum
Kamis, 12 Feb

KPK Periksa Plt Gubernur Riau soal Aliran Uang Kasus Abdul Wahid

KPK mendalami proses pergeseran anggaran hingga aliran uang dalam kasus yang menjadikan Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, sebagai tersangka korupsi.
Hukum
Rabu, 11 Feb

Yaqut Beri Klarifikasi Tambahan ke BPK soal Korupsi Kuota Haji

Eks Menag Yaqut memberikan penjelasan tambahan terkait penghitungan keuangan negara dalam kasus korupsi kuota haji.
Hukum
Rabu, 11 Feb

Eks Sekda Cilacap Divonis 2,5 Tahun Bui terkait Korupsi BUMD

Awaluddin Muuri menerima suap yang hasilnya digunakan untuk membiayai pencalonan bupati.
Hukum
Rabu, 11 Feb

Eks Kabag Perekonomian Setda Cilacap Divonis 3 Tahun 9 Bulan Bui

Iskandar Zulkarnain divonis bersalah dalam kasus korupsi pembelian lahan BUMD PT Cilacap Segara Artha.
Hukum
Rabu, 11 Feb

Ariyanto Ungkap Tawaran Markus Wahyu Gunawan untuk Urus Kasus

Ariyanto mengaku mantan Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, kerap menawarkan jasa makelar kasus atau markus dalam berbagai pertemuan.
Hukum
Rabu, 11 Feb

3 Orang Jadi Tersangka Korupsi Hibah Dinas Pariwisata Kaltara

Satu tersangka masih dinyatakan buron atau Daftar Pencarian Orang (DPO) karena tak memenuhi panggilan.
Hukum
Rabu, 11 Feb

KPK Sita Dokumen Usai Geledah KPP Madya Banjarmasin & PT BKB

KPK menyita dokumen usai menggeledah Kantor Pajak Banjarmasin dan PT Buana Karya Bhakti (BKB). Dokumen itu terkait restitusi pajak dan pengeluaran uang.