Indeks Korupsi

"Nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi,” kata Kepala BPS Suhariyanto.

KPK masih menunggu hasil finalisisasi perhitungan BPK terkait kerugian negara dari korupsi di Bengkalis.

"Ya diskusi saja, ya tentang korupsi lah kan ini kantor anti korupsi," kata Mahfud.

MWC mengapresiasi langkah cepat Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota dewan yang dilantik hari ini, Senin (10/9/2018). 

Usai melantik 40 Anggota DPRD Kota Malang, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta agar para anggota dewan memahami area rawan korupsi. 

Dinasti PKS di Depok menjadikan kawasan
yang semula desa ini gagal
menjadi kota yang nyaman bagi warganya.

Kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan Bungkutoko-Kendari New Port tahun 2018-2020 disebut-sebut terkait dengan PDIP. Transaksi haram, kata terdakwa, terjadi di kantor DPP PDIP.

Pola rekrutmen dan pengawasan CPNS serta PNS harus diperketat demi mencegah tindakan koruptif para pejabat negara.

"Intinya si Eni itu ketika menerima uang, dia selalu lapor ke Idrus Marham. Itu [penerimaan uang] disampaikan [ke Idrus]," kata Alex.

Selain Idrus Marham, sejumlah mantan Menteri Sosial RI juga pernah memantik kontroversi meskipun terkait perkara yang berbeda.

"Hari ini, 31 Agustus 2018 diagendakan pemeriksaan dua tersangka yaitu: ENS [Eni Maulani Saragih] dan IM [Idrus Marham]," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Nur Mahmudi Ismail dinyatakan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi gratifikasi pada proyek pembebasan lahan jalan Nangka. Jurus klasik mengaku hilang ingatan pun kembali diumbar.

"Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IM [Idrus Marham]," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, mengatakan bekas Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail jadi tersangka kasus korupsi pelebaran jalan.

KPK bisa menjerat partai politik yang menerima aliran dana korupsi dengan UU TPPU. Namun, bakal ada dampak politik yang akan menghantam KPK.

"Iya itu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, dengan anggotanya," kata Juru Bicara Mahkamah Agung, Suhadi.

Satu-persatu kader Partai Golkar terendam dalam praktik korupsi di antara keruhnya konflik internal.

Negara bisa membubarkan Parpol yang terbukti menerima dana hasil korupsi. Tapi mengapa selama ini tak pernah dilakukan?

Idrus Marham menyampaikan statusnya sebagai tersangka di kasus suap yang ditangani KPK, sebelum KPK mengumumkan rilis penetapan tersangka kasus suap PLTU Riau 1.

"Semua warga negara ketika dipanggil oleh institusi berkepentingan ya datang."