tirto.id - Malang Corruption Watch (MCW) mengapresiasi langkah cepat Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota dewan yang kemudian dilantik di Gedung DPRD Kota Malang Jalan Tugu No 1A, pada Senin (10/9/2019) siang.
MCW mendesak DPRD hasil PAW untuk mengembalikan kepercayaan publik Malang terhadap kinerja anggota dewan dengan tidak melakukan korupsi lagi dan memperjuangkan aspirasi rakyat.
Namun, MCW juga pesimis mereka dapat bekerja dengan baik lantaran belum adanya pengalaman dan keahlian yang cukup dari para anggota DPRD baru ini.
"Jangan sampai PAW ini hanya mengorientasikan pembahasan pada formalitas saja untuk memenuhi kuorum. Tetapi harus diarahkan pada substansi untuk benar-benar membahas anggaran daerah secara optimal dan membuat kebijakan daerah yang pro rakyat." ujarnya kepada Tirto pada Senin (10/9/2019).
Dalam rilis MCW yang diterima Tirto, mereka mendesak KPK untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja DPRD Kota Malang, menuntut parpol lebih menanamkan nilai anti korupsi, serta mendesak anggota baru hasil PAW untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan lainnya.
"Semua anggota DPRD harus paham apa yang disampaikan oleh pak gubernur (Soekarwo) tadi dan memahami area rawan korupsi menyangkut anggaran, dana hibah, dana bansos, retribusi, dan pengadaan barang dan jasa." ujar Tjahjo setelah acara pelantikan anggota dewan PAW di Gedung DPRD Jalan Tugu No 1A, Senin (10/9/2018) siang.
Langkah PAW menurut Tjahjo penting dilakukan sesegera mungkin agar roda pemerintahan daerah dapat berjalan kembali. Terlebih terkait pembahasan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Daerah (Perda).Penulis: Tony Firman
Editor: Yandri Daniel Damaledo