Indeks Korupsi

Pidato yang tak menyinggung sama sekali masalah korupsi itu, kata ketua KPK, adalah hal yang wajar.

Serangan terhadap Novel Baswedan, yang membuat mata kiri penyidik senior KPK itu nyaris buta, belum terungkap hingga kini.

KPK menahan Tengku Dzulmi Eldin karena terlibat dalam kasus dugaan penerimaan suap proyek dan jabatan oleh Walikota Medan 2014-2015 dan 2016-2021 serta menyita barang bukti uang sebesar Rp200 juta.

Rentetan peristiwa pada April 2017 terkait dokumen buku merah.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku prihatin terhadap Bupati Indramayu, Supendi, yang kena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK).

Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku kebingungan ketika mendengar harapan pemerintahan Jokowi yang ingin meminimalisir OTT KPK.

Negara dirugikan dengan tindakan eks Bupati Seruyan, Darwan Ali, senilai Rp20,84 miliar.

Tersangka kasus suap SPAM Rizal Djalil membantah menerima suap Rp3,2 miliar.

Tersangka suap proyek SPAM Rizal Djalil yang juga anggota BPK mangkir dari jadwal pemeriksaan KPK hari ini.

KPK menangkap tujuh orang dalam kasus OTT Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara dan menyita Rp600 juta.

KPK perpanjangan penahanan terhadap anggota DPR RI dari Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra untuk 30 hari.

Korupsi di BPK sudah berkali-kali. Aktivis antikorupsi menilai ini karena pengawasan mereka minim.

KPK memanggil mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi untuk diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah KONI.

KPK menetapkan tiga tersangka baru atas kasus suap yang diduga melibatkan Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu.

Romy mengaku dapat duit, tapi sudah dia kembalikan. Dia menerima uang karena merasa sungkan terhadap pemberi.

Korupsi dapat mengurangi kualitas pertumbuhan ekonomi dan semakin melebarkan jurang ketimpangan.

Tim Transisi bentukan KPK sebagai respons kepada Presiden Joko Widodo, karena hingga kini Presiden belum juga merespons surat dari pimpinan usai UU KPK direvisi.

DPR hanya butuh 15 hari untuk merevisi UU KPK, yang, bagi aktivis, adalah upaya sistematis melemahkan pemberantasan korupsi.

Ada kekuatan besar di balik Jokowi yang membuatnya tak berani menolak desakan revisi UU KPK.

Revisi UU KPK yang baru disahkan DPR akan diuji materi di MK setelah diberi nomor.