Indeks Korupsi Dana Hibah

Sidang perdana perkara praperadilan yang diajukan Hasanuddin yang juga Anggota DPRD Jawa Timur 2024-2029 akan digelar pada Rabu (13/10/2025).

Sri Purnomo menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 yang bertentangan dengan Putusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kusnadi diperiksa bukan sebagai tersangka, tapi sebagai saksi pihak swasta.

KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan suap alokasi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Penyidik KPK mencurigai adanya pokmas di Jawa Timur yang hanya digunakan sebagai penampung dana dan tidak menjalani program secara utuh.

KPK menemukan tidak hanya kesamaan identitas, melainkan juga NIK, tanda tangan hingga upaya pengaturan jatah dana hibah pada pimpinan DPRD Jawa Timur.

KPK akan kembali memanggil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, untuk diperiksa sebagai saksi di kasus dana hibah Pemprov Jatim 2021-2022.

Di Surabaya, dua ruko yang berstatus disewakan juga menjadi aset yang disita oleh KPK terkait dana hibah korupsi APBD Jawa Timur.

Aset milik Anggota DPR RI, Anwar Sadad, diduga diperoleh dari hasil korupsi dana hibah Pemprov Jawa Timur.

Aset yang disita KPK antara lain tiga aset di Surabaya, satu aset di Malang, satu aset di Probolinggo, dan satu aset di Banyuwangi.

Penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan dugaan penyimpangan dana hibah tahun anggaran 2022-2024.

Asep memastikan pemeriksaan akan segera dilakukan setelah penyidik KPK menggeledah kediaman La Nyalla lantaran dia diduga menerima dana hibah.

Tessa mengatakan, penyidik masih melakukan penggeledahan di sejumlah tempat selain kediaman La Nyalla terkait korupsi dana hibah pokmas APBD Jawa Timur.

Diduga aset yang disita dimiliki oleh Anggota DPR RI, Anwar Sadad, yang pernah menjadi Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024.

KPK lakukan penggeledahan di Surabaya dan 4 kabupaten di Madura terkait kasus dana hibah APBD Jatim. Apa saja yang disita?

Idealnya penggeledahan dilakukan tak lama setelah terjadinya tindak pidana agar mencegah kecurigaan politisasi penyidikan yang dilakukan KPK.

Dalam penggeledahan ini KPK menyita uang tunai dan barang bukti elektronik. Kasus ini terkait dugaan korupsi pengurusan dana hibah pada APBD Jatim.

Abdul Halim mengatakan akan menjawab pertanyaan dari penyidik KPK dengan apa adanya terkait dugaan korupsi dana hibah APBD Jatim.

Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan yang dilakukan KPK terkait kasus korupsi dana hibah pokmas APBD Jatim.

Dokumen yang disita dari kantor Bawaslu Morowali akan didalami lebih lanjut sebagai petunjuk pengungkapan perkara.