Indeks Korupsi Dana Hibah

Sri Purnomo langsung mengajukan banding atas putusan kasus korupsi dana hibah pariwisata Sleman setelah mendengar putusan hakim.

Yasrin Abidin dan Syahrul Arifin dituntut 8,5 tahun penjara dalam kasus korupsi dana hibah Rp11,8 miliar.

Khofifah akan diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya, untuk menerangkan soal proses pengelolaan dana hibah di ranah eksekutif.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa akan diperiksa soal APBD pokmas dan pembagian fee dana hibah Jatim.

Salah satu saksi yang dicecar JPU adalah Karunia Anas Hidayat, relawan Kustini Sri Purnomo-Danang Maharsa pada Pilkada Sleman 2020.

Hakim menyoroti perbedaan keterangan Raudi Akmal dan Harda Kiswaya soal pertemuan membahas dana hibah pariwisata.

Hakim heran surat edaran yang ditandatangani Harda mengatur teknis kegiatan secara rinci. Padahal juknis resmi bupati belum ada.

Kasus korupsi dana hibah pariwisata ini menyeret Bupati Sleman, Harda Kiswaya. Namun, statusnya masih saksi.

Dewi Setyowati dinilai berbelit dalam memberikan kesaksian dengan berulang kali menyatakan lupa dan tidak tahu.

Grup membahas penyusunan SK Bupati Sleman soal petunjuk pelaksanaan dan teknis, pemberian, serta penerimaan hibah pariwisata dengan skema swakelola tipe IV.

Swakelola merupakan salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi di Indonesia.

Harda Kiswaya disebut berperan dalam penyusunan Perbup Sleman No 49/2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah Pariwisata.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan keberatan atas eksepsi penasihat hukum mantan Bupati Sleman dua periode tersebut.

Sidang perdana perkara praperadilan yang diajukan Hasanuddin yang juga Anggota DPRD Jawa Timur 2024-2029 akan digelar pada Rabu (13/10/2025).

Sri Purnomo menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 yang bertentangan dengan Putusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kusnadi diperiksa bukan sebagai tersangka, tapi sebagai saksi pihak swasta.

KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan suap alokasi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Penyidik KPK mencurigai adanya pokmas di Jawa Timur yang hanya digunakan sebagai penampung dana dan tidak menjalani program secara utuh.

KPK menemukan tidak hanya kesamaan identitas, melainkan juga NIK, tanda tangan hingga upaya pengaturan jatah dana hibah pada pimpinan DPRD Jawa Timur.

KPK akan kembali memanggil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, untuk diperiksa sebagai saksi di kasus dana hibah Pemprov Jatim 2021-2022.