Indeks Komnas Ham

"Komnas HAM juga pernah dipanggil lembaga negara yang lain," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.

Ketua KPK Firli Bahuri dan pimpinan lain memilih mangkir dari panggilan Komnas HAM terkait aduan pegawai KPK soal tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK.

Berkas kasus pembunuhan laskar FPI oleh polisi baru akan dikembalikan ke kejaksaan. Aktivis mau kasus ini diungkap tuntas dan transparan.

Komnas HAM mendalami karakteristik dan dinamika pola kerja di KPK, serta mencari keterkaitannya dengan TWK.

KPK menghormati laporan Wadah Pegawai KPK ke Komnas HAM terkait dugaan kesewenang-wenangan tes wawasan kebangsaan (TWK).

WP KPK melaporkan dugaan kesewenang-wenangan yang dilakukan pimpinan KPK dalam penyelenggaraan TWK.

Tindakan represif polisi Purworejo kepada warga Wadas penolak tambang diadukan ke Komnas HAM. 

Pelabelan teroris ke kelompok sipil bersenjata tidak akan membawa masalah di Papua menuju penyelesaian.

Komnasham dan Polri bekerja sama untuk memberikan pemahaman kepada anggota untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia.

DPR mau kasus HAM berat masa lalu diselesaikan secara non-yudisial. Usul ini mendapat penolakan keras dari korban dan aktivis.

Seorang polisi terlapor kasus kematian Laskar FPI dikabarkan tewas akibat kecelakaan. Peristiwa itu tak boleh memengaruhi penuntasan kasus itu sendiri.

Pemerintah Indonesia belum mengundangkan aturan teknis antipenyiksaan meski regulasi induknya sudah jadi UU lebih dari dua dekade.

Mahfud menegaskan TGPF akan dibentuk jika diperlukan dan langsung di bawah Komnas HAM untuk mengusut kasus kematian 6 laskar FPI, bukan dari tim pemerintah.

Komnas HAM menyerahkan 16 barang bukti kasus penembakan 6 Laskar FPI hingga tewas oleh anggota polisi ke Bareskrim.

Komnas HAM ingatkan TNI-Polri dari level tertinggi pimpinan sampai di level bawah selalu junjung tinggi hak asasi.

Dalam beberapa kali pertemuan, Komnas HAM menyarankan kepada Jokowi untuk menempuh dialog guna memutus mata rantai kekerasan di Papua.

Keluarga beri syarat otopsi boleh dilakukan diantaranya dilakukan tim medis independen dan harus dilakukan di Hitadipa, Intan Jaya.

Penyidik Bareskrim Polri masih mempelajari hasil rekomendasi Komnas HAM terkait kasus kematian enam anggota Laskar FPI.

Tim bentukan Polri untuk mengusut kasus kematian Laskar FPI diragukan karena penembak adalah anggota mereka sendiri.

Tim advokasi korban tragedi 7 Desember 2020 mengkritik sikap Komnas HAM yang menyebut kasus kematian 6 laskar FPI sebagai kasus pidana.