Indeks Komnas Ham

FPI akan melaporkan kasus sembilan orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam kerusuhan di Jakarta 21-22 Mei lalu ke Komnas HAM besok. 

Komnas HAM mengatakan, bentuk-bentuk penyiksaan serta perlakuan kejam masih terjadi di tempat-tempat penahanan di Indonesia.

Komnas HAM menunggu keterangan dari perekam video penganiayaan warga sipil oleh polisi saat kerusuhan 21-22 Mei 2019. 

Kontras bersama LBH Jakarta dan LBH Pers melaporkan kasus dugaan penganiayaan terhadap orang yang ditangkap polisi saat aksi 21-22 Mei kepada Komnas HAM.

Kerusuhan 22 Mei hampir satu bulan berlalu, tapi Komnas HAM belum bisa mendapat detail data korban yang dihimpun Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Komnas HAM meminta agar Dinas Kesehatan DKI Jakarta segera menyerahkan data terkait korban kerusuhan aksi 22 Mei lalu usai keluarnya hasil Pilpres 2019.

Polisi menyebut ada sembilan korban dalam kerusuhan itu, tapi mereka tak mau mengungkap identitas korban, lebih-lebih penyebab kematian mereka.

Indonesia punya banyak beban sejarah pelanggaran HAM masa lalu. Daftarnya akan semakin panjang jika kematian sembilan orang dalam kerusuhan 22 Mei tak juga terungkap.

Hingga kini, kepolisian belum mengungkap penyebab kematian 9 orang dalam kerusuhan 21-22 Mei serta siapa pelakunya. Bahkan, satu korban belum diketahui identitasnya.

Kendati sudah berumur lebih dari seperempat abad, Undang-Undang membuat sepak terjang Komnas HAM sedikit banyak terbentur.

Kapolsek Kebon Jeruk AKP Erick Sitepu menyatakan tidak pernah melarang Didin Wahyudin mengadu ke Komnas HAM.

Komnas HAM akan meminta LPSK untuk memberikan perlindungan bagi keluarga korban kerusuhan 21-22 Mei. Selain itu, Komnas HAM juga akan berkoordinasi dengan KPAI. 

Ayah Harun, salah satu korban kerusuhan 21-22 Mei, yakni Didin Wahyudin mengaku mendapatkan tekanan dari aparat Polsek Kebon Jeruk.  

Komnas HAM juga akan berkoordinasi dengan kepolisian seperti tim Laboratorium Forensik untuk menyelidiki soal peluru tajam.

Komnas HAM menolak bergabung dengan TPF terkait kerusuhan 21-22 Mei 2019 karena ingin mempertahankan independensinya.

Komnas HAM juga akan melibatkan tiga tim ahli. Seperti Mantan Ketua Komnas HAM, Murzaki Darusman, Mantan duta besar Indonesia untuk PBB, Makari Wibisono, serta Anita Wahid yang memiliki kemampuan soal menangani soal hoaks dan ujaran kebencian.

Tim Advokasi Korban Tragedi 21-22 Mei 2019 melaporkan dugaan pelanggaran HAM terhadap korban tragedi aksi tersebut ke Komnas HAM.

Asfinawati menyesalkan Polri sudah mengklaim tidak ada penggunaan peluru tajam oleh aparat di saat tim investigasi kepolisian belum selesai mengusut penyebab kematian korban aksi 21-22 Mei.

Ahmad Taufan Damanik menyesalkan banyaknya remaja yang terlibat dan menjadi korban dalam aksi 22 Mei kemarin.

Komnas HAM belum berencana membentuk tim khusus mengusut kerusuhan Aksi 22 Mei. Saat ini, masih dalam tahap memantau proses pengusutan oleh Polri.