Indeks Komnas Ham

Tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua itu dinilai telah melanggar undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Gebrak juga meminta Kompolnas menindak anggota polisi yang dinilai sewenang-wenang dalam mengamankan demonstrasi buruh di depan DPR.

Komnas HAM menemukan indikasi kuat pelanggaran HAM terjadi dalam tragedi Paniai, di Papua. 

Komnas HAM menyebut sejak awal reformasi pendanaan TNI itu hanya boleh dilakukan oleh APBN, termasuk adanya Koopsus TNI.

Komnas HAM didesak mengusut penangkapan ratusan petani dari Serikat Mandiri Batanghari yang terjadi karena konflik lahan di Jambi.  

Komnas HAM meminta pihak kepolisian memberikan sanksi kepada anggota Polres Bangka Selatan, Bripka Jamhuri, yang diduga melakukan penganiayaan terhadap anak di TPA Toboali.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menuturkan empat video yang memperlihatkan kekerasan oleh petugas kepolisian terhadap massa aksi 22 Mei 2019.

Asep mengatakan 25 polisi yang terbukti melakukan kekerasan di Aksi 21-22 Mei itu diberikan sanksi disiplin.

Komnas HAM memanggil kembali Kepolisian Negara RI terkait dua nama korban yang hilang yang belum ada konfirmasi dalam kasus kerusuhan 21-22 Mei 2019.

Tim Pencari Fakta (TPF) bentukan Kapolri Tito Karnavian menduga penyerangan terhadap Novel Baswedan dikarenakan penyidik senior KPK itu sedang menangani enam kasus di KPK.

"Coba lihat di seluruh dunia, lembaga institusi mana di seluruh dunia yang paling banyak melanggar HAM? Pasti kepolisian," kata Dedi.

Komnas HAM mengaku sudah menerima 14 laporan terkait penyerobotan lahan oleh korporasi sepanjang 4 bulan pertama tahun 2019.

Komnas HAM mengatakan pihak yang paling banyak diadukan oleh masyarakat adalah Kepolisian dengan 60 kasus.

Mabes Polri menyatakan belum menerima data soal 32 orang yang hilang dalam kerusuhan pada 21-22 Mei 2019. Polri menilai data itu harus diverifikasi dan diklarifikasi secara detail.

Amnesty International Indonesia menemui jajaran Polda Metro Jaya untuk membahas soal kerusuhan Mei 2019.

DPR dan Pemerintah saat ini tengah menggodok RUU Penyadapan. Komnas HAM pun memberikan sejumlah catatan terkait RUU ini.

Komnas HAM menyebutkan, TGPF sudah menemukan informasi baru terkait pengungkapan aktor intelektual penyiraman terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Amnesty Internasional Indonesia mendatangani Komnas HAM dan menuntut Komnas HAM turun tangan serta mengawasi penanganan peristiwa 21-22 Mei yang dilakukan oleh Polri.

Sejumlah masyarakat adat asal Sumba Timur, NTT, akan melaporkan dugaan pelanggaran HAM perusahaan tebu di daerah mereka ke Komnas HAM dan Ombudsman RI (ORI).

Komnas HAM meminta polisi mengungkap kasus 21-23 Mei secara jelas dan transparan.