Indeks Komnas Ham

Komnas HAM mencatat ada upaya penanganan kepolisian berupa penegakan hukum dalam aksi demonstrasi #ReformasiDikorupsi pada 24-30 September 2019.

Perusahaan atau korporasi diseput pihak yang sangat sulit untuk memenuhi rekomendasi Komnas HAM.

Ahmad Taufan Damanik menyatakan, dalam beberapa kasus, investasi tambang turut melibatkan investor luar negeri.

Komnas HAM menilai pembatasan Natal oleh pemerintah Sumbar di Kabupetan Dharmasraya dan Sijunjung adalah pelanggaran HAM.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menilai kepolisian melanggar standard operational procedure (SOP) dalam penanganan penggusuran di Tamansari, Bandung.

Ahmad Taufan Damanik mengatakan, Kemenkopolhukam, Jaksa Agung dan Komnas HAM akan menentukan metode yang tepat dalam penyelesaian masalah HAM masa lalu.

Komisioner Komnas HAM mengritik pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddi tentang penanganan kasus HAM masa lalu.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menilai pernyataan Burhanuddin tak ada beda dengan alasan yang pernah disampaikan jaksa agung sebelumnya.

Kelompok masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas hingga masyarakat adat tak dapat menggunakan hak pilih di Pemilu 2019.

Komnas HAM akan memastikan hukuman terhadap enam anggota polisi yang membawa senjata api saat penanganan demonstrasi mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Komnas HAM meminta kepada Polri untuk megusut pelaku yang melakukan kekerasan di aksi 21-23 Mei.

Komnas HAM mencatat beberapa cara kekerasan yang dilakukan saat demonstrasi 21-22 Mei.

I Gusti Ayu Bintang Darmavati mengatakan kementeriannya akan fokus terhadap wirausaha perempuan.

Indonesia berhasil menjadi salah satu anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022. Namun, keberhasilan itu tidak menular ke dalam negeri, di mana masih banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan.

Selain 33 korban meninggal, Komnas HAM menyebut ada lagi 10 orang tewas diduga ditembak dalam kerusuhan di Wamena.

Komnas HAM akan terbang ke Papua untuk mendalami peristiwa Wamena dan merumuskan solusinya.

Temuan kuburan massal itu tersebar di 16 provinsi.

Penangkapan demonstran besar-besaran dan minim pemberian informasi pihak yang ditangkap oleh aparat membuat koalisi melapor ke Komnas HAM.

Komnas HAM menilai anak dan remaja ikut demo sudah dapat menentukan sikap baik atau buruknya.

Komnas HAM meminta seluruh pihak termasuk media dan pengawas internal di kepolisian untuk terus mengawal tewasnya dua mahasiswa dalam demonstrasi.