Indeks Komnas Ham

Kunjungi Komnas HAM, Propam Polri berjanji meningkatkan pengawasan kinerja kepolisian agar lebih efektif dan mengedepankan prinsip HAM.

Komisioner Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menekankan bahwa hanya Presiden yang bisa menyelesaikan masalah HAM masa lalu.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengingatkan pendekatan humanis oleh polisi tidak boleh refresif atau dengan kekerasan.

Penerapan hukuman mati di Indonesia dinilai tidak sesuai dengan tujuan awal untuk menimbulkan efek jera.

Komnas HAM menilai tindakan perusakan merupakan akumulasi intoleransi yang telah menimpa Jemaah Ahmadiyah di Sintang yang ditolak ormas setempat.

Komnas HAM akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk mempertanyakan dugaan pembiaran laporan korban pada 2019 dan 2020.

Kasus pembunuhan Munir memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Komnasham menemukan dugaan pelanggaran HAM terhadap seleksi pegawai KPK lewat Tes Wawasan Kebangsaan.

Komnas HAM telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait HAM dalam penanganan COVID-19, namun hingga kini rekomendasi tersebut belum dijalankan.

Komnas HAM mencatat paling banyak diadukan selama 2020 adalah kepolisian (758), korporasi (455) dan pemerintah daerah(276).

Rencana Komnas HAM mengumumkan investigasi TWK KPK harus ditunda karena adanya temuan fakta-fakta baru.

Komnas HAM berharap seluruh data, fakta, & informasi terkait TWK KPK dirampungkan pada akhir Juli 2021.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membantah pernyataan Komnas HAM bahwa ia tak bisa menjawab terkait penggagas TWK KPK.

Ghufron akan dimintai keterangan perihal tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Komnas HAM menilai rencana pemerintah melakukan revisi terbatas terhadap sejumlah pasal di UU ITE tidak akan jadi solusi masalah kebebasan berekspresi.

Biro Hukum KPK memastikan pimpinan lembaganya akan menghadiri pemeriksaan oleh Komnas HAM besok lusa.

Sejumlah guru besar masukan bagi Komnas dalam menangani dugaan pelanggaran HAM dalam alih status pegawai KPK menjadi ASN terkait polemik TWK KPK.

MAKI akan ajukan uji materi UU HAM ke MK usai Ketua KPK Firli Bahuri dan pimpinan lain mangkir panggilan Komnas HAM soal TWK.

Menurut Komnas HAM, pemanggilan itu agar pimpinan KPK dapat memberikan penjelasan dan mengklarifikasi berbagai temuan Komnas terkait TWK.

Komnas HAM hanya ingin tak ada hak pegawai KPK yang dirugikan dalam proses alih status menjadi ASN.