Komnas HAM: Panglima TNI Baru Bantu Usut Pelanggaran HAM di Papua

Oleh: Riyan Setiawan - 6 November 2021
Dibaca Normal 1 menit
Komnas HAM meminta Panglima TNI yang baru untuk serius dalam mendukung pengusutan peristiwa-peristiwa yang diduga melanggar HAM berat.
tirto.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI untuk menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi konflik bersenjata di Papua.

Tak hanya itu saja, Komnas HAM juga meminta Panglima TNI yang baru untuk serius dalam mendukung pengusutan peristiwa-peristiwa yang diduga melanggar HAM berat.

"Panglima TNI yang baru perlu menunjukan dukungan untuk upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan peristiwa-peristiwa yang diduga melanggar HAM yang berat," ujar akil Ketua Komnas HAM RI, Amiruddin melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (6/11/2021).

Amiruddin juga berharap DPR RI, khususnya Komisi I untuk mendalami komitmen Andika Perkasa dalam mengatasi konflik bersenjata di Papua yang minim pelanggaran HAM.

"Agar ada komitmen untuk mengatasi konflik bersenjata di Papua tanpa menimbulkan permasalahan pelanggaran HAM," kata nya.

Pasalnya, saat ini situasi di Papua yang memanas karena sering terjadinya kontak tembak terbuka antara aparat keamanan dengan kelompok-kelompok bersenjata.

"Serta ada tengat waktu dari calon Panglima agar konflik tidak berlarut di Papua," ucapnya.

Calon Panglima TNI, Andika Perkasa memaparkan visi misinya dalam uji kelayakan dan kepautan atau fit and proper test kepada Komisi I DPR, Sabtu (6/11/2021). Dalam visi misinya itu, Andika memaparkan diantaranya tentang perang, siber, dan intelijen.

Visinya, Andhika mengambil jargon "TNI Adalah Kita". Dia mengatakan memang hal itu sangat singkat sekali, tetapi justru Andhika ingin masyarakat Indonesia hingga internasional melihat bahwa TNI adalah bagian dari mereka.

"Ini sebetulnya menunjukkan saya tidak ingin orang berharap terlalu tinggi karena bhayangkara kami dengan segala keterbatasan, kelebihan, keanekaragaman, kami ingin profesional, lebih banyak lagi. Tapi itu proses yang kami bangun," kata Andika.


Baca juga artikel terkait KONFLIK PAPUA atau tulisan menarik lainnya Riyan Setiawan
(tirto.id - Hukum)

Reporter: Riyan Setiawan
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Bayu Septianto
DarkLight