Indeks Kerusuhan 22 Mei

Kerusuhan 22 Mei 2019 telah lewat setahun. Investigasinya tak berakhir jelas. 

Mahfud MD mengatakan, kasus 22 Mei tidak termasuk pelanggaran HAM karena polisi justru dilempar dan diajak berkelahi saat penanganan aksi 21-22 Mei.

Ombudsman menemukan maladministrasi penanganan aksi di Bawaslu, mulai dari penyimpangan prosedur hingga proses hukum terhadap tersangka dan barang bukti.

KontraS mendesak Polri mengusut dugaan penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang kepada 10 anak saat terjadi kerusuhan 21-22 Mei 2019.

Ijtima Ulama IV menyatakan menolak dan menjaga jarak dari kekuasaan yang dilandasi kecurangan.

KPAI menyatakan anak-anak yang diduga terlibat kerusuhan 21-22 Mei dan diputus oleh hakim untuk menjalani diversi, perlu mendapatkan rehabilitasi agar pulih dari trauma. 

Hasil pemeriksaan KPAI dan Ikatan Dokter Anak Indonesia adalah ada anak-anak yang diduga kuat mengalami kekerasan oleh polisi saat kerusuhan 21-22 Mei 2019.

Kejaksaan menyatakan berkas perkara 75 tersangka kerusuhan 21-22 Mei sudah lengkap. Polisi juga telah melimpahkan mereka ke kejaksaan untuk segera disidangkan. 

Polisi siap menyerahkan 75 tersangka kerusuhan 21-22 Mei 2019 ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat usai berkasnya dinyatakan lengkap.

Mabes Polri menyatakan belum menerima data soal 32 orang yang hilang dalam kerusuhan pada 21-22 Mei 2019. Polri menilai data itu harus diverifikasi dan diklarifikasi secara detail.

Ombdusman menerima aduan dari pelbagai lembaga dan kerabat korban. Selanjutnya, polisi akan dipanggil untuk diklarifikas.

Ombudsman juga punya mandat sebagai lembaga pengawas, pemantau, perilaku aparat negara dalam hal ini kepolisian.

Amnesty International Indonesia menemui jajaran Polda Metro Jaya untuk membahas soal kerusuhan Mei 2019.

Polisi mengumumkan sejumlah temuan terbaru dalam kasus kerusuhan 21-22 Mei, termasuk soal penembakan, Jumat (5/7/2019 lalu. Namun belum tergambar siapa penembak yang dimaksud, apalagi aktor intelektualnya.

Amnesty Internasional Indonesia mendatangani Komnas HAM dan menuntut Komnas HAM turun tangan serta mengawasi penanganan peristiwa 21-22 Mei yang dilakukan oleh Polri.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan pihaknya ingin mengetahui rincian penyidikan 8 dari 10 korban tewas akibat rusuh Mei 2019.

Investigasi Ombudsman terkait kerusuhan pada 21-22 Mei 2019 hampir tuntas. Ombudsman akan segera meminta klarifikasi terhadap Polri.

Kepolisian mengumpulkan 704 bukti visual dari berbagai sumber untuk mencari pelaku dan aktor intelektual kerusuhan pada 21-22 Mei 2019.

Delapan di antaranya saat ini sudah ditangkap dan satu orang masih buron.

Berawal dari tindakan spontanitas yang dilakukan oleh anggota Brimob Nusantara yang dikirimkan ke Polda Metro Jaya. Pemicunya ialah ada komandan kompi yang dipanah dengan panah beracun.