Indeks Kepolisian

Prajurit TNI AL Agus Wicaksono menjadi korban pengeroyokan di Matraman, Jaktim. Polisi menangkap satu tersangka dan menjeratnya dengan Pasal 446 KUHP.

Polisi mengidentifikasi empat orang yang diduga terlibat, yakni RF, IA, YP, dan F, serta mendalami identitas seorang terduga pelaku lain dari insiden itu.

Kasus kematian Sutrimo naik ke penyidikan. Polisi jadwalkan ekshumasi dan telusuri bukti medis serta digital untuk mengungkap penyebab kematian korban.

Karyawan bank keliling di Tangerang diduga disekap, dianiaya, dan dipaksa lakukan tindakan seksual usai mengundurkan diri. Polisi didesak tangkap pelaku.

Polda Metro Jaya membentuk Tim Preventive Strike dan memperketat patroli meski belum menerima pemberitahuan resmi aksi jelang Agustus.

Kasus polisi terlibat perampokan, narkoba, hingga penyalahgunaan wewenang terus bermunculan. Gelombang PTDH dinilai belum mampu meredam pelanggaran.

Kasus Alphard di Bundaran HI tak hanya soal arogansi polisi, tapi juga pengabaian hak pejalan kaki dan keamanan fasilitas pelican crossing.

Fickar menyatakan, putusan MK ini telah menjawab persoalan yang ada dengan pijakan kepastian hukum yang tidak multitafsir.

Scam dan phishing di Indonesia makin masif dan terorganisasi. Modus “Scam as a Services” membuat kejahatan digital kian mudah dilakukan.

Ade mengatakan, ribuan ponsel impor ilegal yang diperoleh dari penggeledahan lima gudang itu hendak dijual di Indonesia.

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan laporan Komisi Reformasi Polri akan memuat pokok persoalan strategis untuk Presiden Prabowo.

Merujuk permohonan uji materiil UU ASN dan UU Polri yang ditolak, ketentuan mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh polisi aktif masih sah secara hukum.

Mahfud menegaskan, Polri & pemerintah tidak bisa menempatkan polisi aktif di jabatan sipil dengan dasar hukum lain kecuali lewat revisi Undang-Undang Polri.

Tersangka menjanjikan bisa membantu meloloskan seleksi taruna Akpol dan mengenal rekanan di internal yang bisa menyukseskan seleksi itu.

Polda Banten menyebut penampilan tersangka kepada publik baru dapat dilakukan setelah adanya putusan persidangan secara inkrah

Penyidik juga masih menunggu hasil pemeriksaan dan autopsi dari RS Polri untuk mengungkap penyebab tewasnya para korban.

Implementasi KUHP dan KUHAP baru ini didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Selain penerbitan red notice, Polri mencatat 13 penanganan buronan yang melarikan diri ke luar negeri sepanjang 2025.

Pemulihan kerugian negara dari perkara korupsi yang ditangani Polri diklaim mencapai Rp2,3 triliun.

Tiga personel Polsek Parung Panjang yang terbukti melanggar prosedur dalam Sidang Kode Etik Kepolisian (KKEP) yang digelar Polres Bogor.