Indeks Kepala Daerah

Hukum
Selasa, 10 Juli 2018

KPK Geledah Kantor Bupati Bener Meriah Terkait Suap Dana Otsus

KPK juga menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh.
Politik
Selasa, 10 Juli 2018

Kepala Daerah Diminta Segera Atasi Kesenjangan Usai Menang Pilkada

Kami harap mereka menyiapkan RPJMD yang terbaik untuk kebutuhan daerahnya.
Hukum
Rabu, 4 Juli 2018

Kronologi OTT Bupati Bener Meriah Ahmadi Versi Anggota DPRK

Usman Yakup menumpang mobil yang sama dengan Bupati Bener Meriah Ahmadi saat KPK melakukan OTT.
Politik
Selasa, 3 Juli 2018

Pengaruh Dukungan Kepala Daerah di Pilpres Belum Tentu Signifikan

Pakar dari CSIS menilai dukungan para kepala daerah terhadap kandidat tertentu di Pilpres 2019 belum tentu membawa dampak signifikan.
Hukum
Selasa, 3 Juli 2018

Breaking News: KPK Gelar OTT di Aceh, 2 Kepala Daerah Ditangkap

KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Aceh dan menangkap 2 kepala daerah.
Politik
Minggu, 24 Jun 2018

Seruan MUI Bagi Umat Islam Soal Pilkada Serentak 2018

MUI meminta umat Islam menggunakan hak pilihnya di Pilkada Serentak 2018.
Hukum
Kamis, 12 Apr 2018

Dalam 13 Tahun, 56 Kepala Daerah Jadi Terpidana Korupsi

Penangkapan kepala daerah tak memunculkan efek jera. Daftar kepala daerah yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi semakin panjang.
Hukum
Selasa, 10 Apr 2018

KPK OTT Kepala Daerah dan 6 Orang Lainnya di Jawa Barat

Dalam OTT kali ini, KPK mengamankan 7 orang, salah satunya adalah kepala daerah di kabupaten, di Jawa Barat.
Sosial Budaya
Kamis, 15 Mar 2018

Mendagri Imbau Kepala Daerah Awasi Ormas di Indonesia

Menurut Tjahjo, pengawasan ormas tidak akan maksimal apabila hanya dilimpahkan pada polisi dan BNPT saja.
Hukum
Kamis, 1 Mar 2018

Muhammadiyah Minta KPK Cegah Bertambahnya Korupsi Kepala Daerah

Haedar mengajak seluruh komponen masyarakat, terutama partai politik untuk membenahi budaya politik di Indonesia yang cenderung transaksional.
Hukum
Kamis, 1 Mar 2018

Pasca-OTT Kendari, KPK Ingatkan Calon Kepala Daerah Tak Koruptif

Agus Rahardjo mengaku, KPK sudah mengantongi nama-nama kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.
Hukum
Kamis, 1 Mar 2018

KPK: Transaksi Dugaan Korupsi di Kendari Bernilai Miliaran Rupiah

Dua orang yang dibawa ke kantor KPK ialah Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan bapaknya yang juga mantan wali kota Kendari dan calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun.
Hukum
Senin, 26 Feb 2018

Mendagri Datangi KPK Terkait Pengawasan Pejabat Rawan Korupsi

Tjahjo memprediksi ada pesan dari KPK agar Kemendagri aktif mengawasi kepala daerah petahana yang ikut Pilkada 2018.
Politik
Rabu, 21 Feb 2018

FITRA Menilai Tingginya Biaya Pemilu Jadi Penyebab Utama Korupsi

Biaya survei pilkada tingkat kabupaten/kota bisa mencapai 100-150 juta rupiah. Ini menjadi salah satu pembiayaan yang mendorong calonkada melakukan korupsi.
Politik
Rabu, 21 Feb 2018

FITRA: Ada 4 Metode yang Dipakai Calonkada Petahana Manipulasi APBD

Mark down Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu metode yang digunakan calonkada petahana dalam melakukan manipulasi APBD.
Hukum
Minggu, 11 Feb 2018

KPK OTT Dua Orang di NTT, Salah Satunya Kepala Daerah

Febri membenarkan KPK telah mengamankan dua orang, salah satunya kepala daerah dalam OTT di NTT.
Politik
Rabu, 7 Feb 2018

Membayangkan Para Kepala Daerah Bekerja Tanpa Wakil

Wacana mengkaji fungsi dan jabatan wakil kepala daerah kembali bergulir, ada yang melihat positif tapi ada juga sebaliknya.
Politik
Kamis, 1 Feb 2018

Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Bertengkar, Mendagri: Memalukan

Mendagri mengatakan pihaknya tidak bisa memberi sanksi terhadap bupati dan wakil bupati Tolitoli yang terlibat pertengkaran.
Politik
Selasa, 16 Jan 2018

JK: Tak Ada Mahar Saat Usulkan Anies ke Prabowo

Tak ada mahar dan syarat saat Jusuf Kalla usulkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI ke Prabowo Subianto.
Politik
Senin, 15 Jan 2018

Mendagri Klaim Pemberhentian Bupati Talaud Punya Dasar Hukum Kuat

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan Bupati Talaud menerima sanksi pemberhentian sementara karena melanggar Pasal 77 ayat 2 UU Pemda.