Indeks Kepala Daerah

Menurut Tjahjo, pengawasan ormas tidak akan maksimal apabila hanya dilimpahkan pada polisi dan BNPT saja.

Haedar mengajak seluruh komponen masyarakat, terutama partai politik untuk membenahi budaya politik di Indonesia yang cenderung transaksional.

Agus Rahardjo mengaku, KPK sudah mengantongi nama-nama kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

Dua orang yang dibawa ke kantor KPK ialah Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan bapaknya yang juga mantan wali kota Kendari dan calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun.

Tjahjo memprediksi ada pesan dari KPK agar Kemendagri aktif mengawasi kepala daerah petahana yang ikut Pilkada 2018.

Biaya survei pilkada tingkat kabupaten/kota bisa mencapai 100-150 juta rupiah. Ini menjadi salah satu pembiayaan yang mendorong calonkada melakukan korupsi.

Mark down Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu metode yang digunakan calonkada petahana dalam melakukan manipulasi APBD.

Febri membenarkan KPK telah mengamankan dua orang, salah satunya kepala daerah dalam OTT di NTT.

Wacana mengkaji fungsi dan jabatan wakil kepala daerah kembali bergulir, ada yang melihat positif tapi ada juga sebaliknya.

Mendagri mengatakan pihaknya tidak bisa memberi sanksi terhadap bupati dan wakil bupati Tolitoli yang terlibat pertengkaran.

Tak ada mahar dan syarat saat Jusuf Kalla usulkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI ke Prabowo Subianto.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan Bupati Talaud menerima sanksi pemberhentian sementara karena melanggar Pasal 77 ayat 2 UU Pemda.

Megawati mengatakan Cawagub pasangan Djarot sebagai Cagub di Pilgub Sumut 2018, yang akan diusung oleh PDIP, akan diumumkan pada 7 Januari mendatang.

Kecuali, kepada daerah itu harus mundur ketika mencalonkan diri di provinsi lain.

KPK mengumumkan Walikota Mojokerto menjadi tersangka pemberi suap kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto. Kasus yang menjerat Mas'ud bermula dari OTT pada pertengahan Juni 2017 lalu.

Partai Golkar mengakui adanya praktek mahar politik untuk mendapatkan rekomendasi menjadi calon kepala daerah di internalnya oleh oknum kader yang tidak bertanggungjawab.

Partai Golkar mengklaim berencana memperketat proses seleksi penentuan calon kepala daerah. Langkah ini dilakukan usai sejumlah kader partai itu yang berstatus kepala daerah menjadi tersangka korupsi di KPK pada tahun ini.

KPK lumayan rajin membongkar kasus korupsi di sejumlah daerah pada tahun ini. Hal ini menandakan penegak hukum di banyak daerah masih belum serius menangani kasus korupsi di wilayahnya.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terhadap poin syarat pencalonan kepala daerah dalam Undang-Undang Pilkada. Mantan narapidana yang divonis kurang dari lima tahun bisa menjadi kepala daerah.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menyampaikan pihaknya terus memantau kepala daerah yang mulai membentuk dinasti politik.