Indeks Kemenkeu

Banyaknya orang kaya yang tidak membayar pajak menyebabkan realisasi penerimaan PPh menjadi rendah.

Dirut PLN Zulkifli Zaini mengatakan nantinya data-data ini tetap berada di PLN, tapi DJP bisa tinggal mengakses data itu secara terkini atau real time.

Kemenkeu belum melunasi utang kompensasi atas pembatalan kenaikan tarif listrik di tahun 2018-2019 kepada PT PLN.

Menkeu Sri Mulyani tidak menjawab secara lugas sikapnya yang menolak atau menerima usulan DPR soal wacana pembubaran OJK.

Detail RUU ini masih dibahas di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Risiko sistemik pada Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) seperti kasus korupsi Jiwasrata bergantung pada ukurannya.

Alokasi kinerja yang dipatok dalam skema ini adalah sebesar 1,5 persen atau Rp2 T dari total anggaran dana desa yang sebesar Rp72 triliun untuk alokasi kinerja.

Rata-rata dana desa tahun 2020 naik menjadi Rp960 juta per desa.

Dana APBN 2019 dari sektor DAK Fisik sebesar Rp114,7 miliar tidak terserap di Pulau Dewata.

Sekjen Kemenkeu Hadiyanto menyebut kasus yang sedang membelit PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tak akan berdampak sistemik.

Kemenkeu merilis Peraturan Menteri Keuangan No. 205 Tahun 2019 yang memuat mekanisme baru penyaluran dana desa.

Penggunaan anggaran ini diprioritaskan untuk BNPB.

Cara, syarat serta dokumen yang perlu dipersiapkan untuk menjadi seorang akuntan publik. 

Sri Mulyani meminta kementerian dan pemerintah daerah meminimalisir dampak kerugian bencana banjir terhadap infrastruktur.

PBNU protes lantaran suku bunga kredit dari Kemenkeu memberatkan pelaku usaha.

Kemendagri bakal menyepakati kerja sama pencegahan pencucian uang dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis defisit APBN 2019 tak meleset terlalu jauh dari target 2,2 persen.

Realisasi penerimaan perpajakan hingga 30 November 2019 tercatat sebesar 1.312,4 triliun atau 73,5 persen dari target.

Kementerian Keuangan akan merevisi batas atas barang yang bebas bea masuk.

Sri Mulyani mengatakan PMK Nomor 181/PMK.OS/2019 tentang tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri bertujuan menertibkan pejabat dalam menggunakan uang negara.