Indeks Kemenkeu

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menjelaskan bila defisit langsung diturunkan seketika, maka dampaknya akan buruk bagi perekonomian.

Kemenkeu memperkirakan kebutuhan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) atau utang bakal mencapai Rp1.002 triliun sebagai imbas melebarnya defisit APBN 2020 menjadi 6,34 persen.

Pemerintah mengklaim penerima bantuan sosial sudah mencapai 40 persen dari total masyarakat Indonesia.

Pada kuartal I-2020, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,97% dari target 5%.

Bank Dunia menyatakan pemerintah Indonesia perlu membuat langkah yang jelas bagaimana menjaga kondisi fiskal ini karena nantinya bakal berpengaruh pada kepercayaan pasar.

Objek pajak yang dikenai PPN PMSE yaitu, layanan aliran atau streaming musik, film, aplikasi dan games digital.

Kemenkeu mencatat impor barang untuk penanggulangan COVID-19 telah mencapai Rp2,74 triliun mulai dari APD, alat test kit hingga masker.

Anjloknya penerimaan pajak ini disebabkan penurunan penerimaan cukup signifikan di berbagai pos dan penurunan eskpor impor.

Wamenkeu Suahasil mengatakan saat Cina kembali mencatatkan kasus baru, PMI-nya tercatat mengalami penurunan lagi. Per April 2020 nilainya turun di angka 50,8 poin.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan pemerintah menargetkan defisit APBN 2021 bisa berada di kisaran 3,21 hingga 4,17 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Wamenkeu Suhasil mengatakan target pembiayaan utang pada APBN 2020 berada di angka Rp1.006,4 triliun. Realisasi pembiayaan utang per April 2020 setara 22,2 persen.

Penyebab defisit ini terjadi karena pendapatan negara hanya terealisasi Rp549,5 triliun setara 31,2 persen dari target Rp1.760 triliun.

Diskon tarif listrik ini dibebankan pada pos subsidi yang harus pemerintah bayarkan kepada PLN.

Asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami perubahan paling mencolok dibandingkan asumsi lain dalam revisi APBN 2020.

Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya dicairkan oleh pemerintah selambatnya hari ini, Jumat (15/5/2020).

Kemenkeu akan bekerjasama dengan Kemen BUMN untuk mencari solusi penyelesaian utang jatuh tempo Garuda.

BPK menyinggung pengelolaan utang pemerintah pusat di tahun 2018 hingga triwulan III 2019.

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang lebih cepat sehingga menyebabkan ekonomi melemah pada kuartal I 2020.

Skema keringanan bagi industri transportasi tak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah tapi juga oleh institusi jasa keuangan.

BKF meminta keringan kredit yang dilakukan perbankan tak cuma sebatas perpanjangan tenor dan pengurangan pokok cicilan.