tirto.id - Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran kesehatan dalam biaya penanganan COVID-19 baru mencapai 7,74 persen per 22 Juli 2020. Nilai ini dianggap masih rendah meski sudah mengalami perbaikan dibanding bulan-bulan sebelumnya yang sempat menyentuh 1,54 persen pada Juni 2020 dan 5,12 persen per 8 Juli 2020.
“Realisasi anggaran. Untuk kesehatan ini masih cukup rendah, tapi 1 bulan terakhir kami melihat ada perkembangan cukup baik,” ucap Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu dalam diskusi virtual, Selasa (28/7/2020).
Febrio mengatakan dari total Rp97,55 triliun itu, nilai yang sudah terealisasi baru mencapai Rp6,78 triliun. Sekitar Rp44,8 triliun sudah masuk dalam DIPA dan sisanya Rp42,8 triliun belum.
Ia bilang sebagian besar anggaran ini ditujukan untuk penanganan pasien COVID-19 yang biayanya ditanggung pemerintah. Menurutnya hal ini menjadi faktor di balik realisasinya yang tak secepat harapan, tetapi ia yakin pengalokasiannya sudah benar sebab kasus COVID-19 Indonesia sudah menyentuh angka 100 ribu.
“Tapi memang anggaran ini fungsi jumlah pasien terdampak. Bagian itu tergantung dari berapa banyak pasien yang ditangani,” ucap Febrio.
Meski demikian, Febrio mengatakan masih ada upaya yang bisa ditempuh agar anggaran ini bisa terpakai betul. Salah satunya menggenjot penyaluran insentif tenaga kesehatan.
Untungnya belakangan mekanisme yang sempat menjadi penghambat sudah dicarikan solusinya sehingga nakes relatif lebih mudah mengakses insentif ini.
Di luar itu, realisasi anggaran yang masih cukup rendah juga terjadi di sektoral-pemda yang baru mencapai 6,57 persen dari pagu Rp106,05 triliun. Kedua menurut Febrio pencairan yang lamban terjadi di pos insentif usaha berupa fasilitas perpajakan yang hanya mencapai 13,34 persen dari pagu Rp120,61 triliun.
Pos lainnya juga mencangkup pembiayaan korporasi senilai Rp53,57 triliun yang realisasinya masih nol persen. Terkait ini Febrio menjelaskan penyerapan baru akan dilakukan setelah regulasi rampung.
Realisasi yang masih lumayan adalah perlindungan sosial dengan 38,31 persen dari total pagu Rp203,91 triliun. Realisasi fasilitas bagi UMKM juga lumayan di kisaran 25,3 persen dari pagu Rp123,47 triliun.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Abdul Aziz
