tirto.id - Pandemi COVID-19 berdampak buruk terhadap sejumlah kampus swasta kecil. Survei Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah V Yogyakarta--terdiri dari 102 anggota dari mulai universitas, akademi, institut, hingga sekolah tinggi--menemukan 80 persen dari 51 anggota yang menjadi responden menyatakan mengalami masalah finansial.
“Ini masalah muncul saat pandemi,” kata Ketua APTISI Wilayah V Yogyakarta Fathul Wahid kepada reporter Tirto, Rabu (22/7/2020).
Tingkat kesulitan masing-masing kampus berbeda-beda. Pun dengan cara mengatasinya. Sebagian besar dapat mengatasi masalah pendanaan dengan menggunakan tabungan atau bantuan dari yayasan. Dengan kata lain, dapat diselesaikan tanpa memicu masalah baru.
Namun sebagian lagi, meski tidak banyak, ada yang sampai harus pinjam uang hingga jual aset.
“Yang meminjam ke pihak ketiga 5,88 persen [responden]. Ada juga yang menjual aset, sebanyak 3,92 persen,” kata Fathul, yang juga menjabat Rektor Universitas Islam Indonesia. “Aset itu variatif, tidak hanya gedung. Bisa mobil atau tabungan tanah. Kita tidak tahu detailnya apa.”
Fathul bilang selain perkara pendanaan, dua masalah lain yang dialami kampus swasta adalah pembelajaran yang kini dikonversi jadi secara daring dan menurunnya jumlah calon mahasiswa. Untuk masalah ini, Fatur bilang solusi yang tengah diupayakan adalah terus memperbaiki formula pembelajaran yang efektif di masa pandemi dan membuka penerimaan mahasiswa baru (PMB) bersama.
Direktur Akademi Komunikasi Radya Binatama (AKRB) Yogyakarta Arif Budiman menjelaskan lebih detail bagaimana pandemi berdampak terhadap keuangan kampus. Pandemi membuat sebagian besar orang tua mahasiswa kesulitan mencari pendapatan. Imbasnya, banyak yang mengajukan penangguhan pembayaran biaya kuliah.
“Kendala secara cash flow ada, namun insya Allah masih terkendali walaupun deg-degan. Kalau [pandemi] sampai enam bulan ke depan ya pasti berat,” ujar Arif kepada reporter Tirto.
Siasat yang paling mungkin dilakukan, kata dia, adalah dengan melakukan efisiensi pengeluaran.
Di sisi lain, ia juga berharap program Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk mahasiswa segera direalisasikan. Dengan begitu, meskipun tanggungan yang dibayarkan oleh pemerintah melalui KIP di bawah biaya kuliah, namun paling tidak kampus mendapat pemasukan. “Yang penting ada biaya yang masuk, ada semacam oksigen cadangan,” ujar Arif.
Susilo Budi Winarno, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pariwisata API Yogyakarta, juga mengungkapkan hal yang sama kepada reporter Tirto, bahwa pandemi membuat mahasiswanya kesulitan membayar biaya kuliah. Imbasnya, kampus harus melakukan efisiensi. 20 karyawan dan staf pengajar harus rela tak mendapatkan insentif yang biasanya didapatkan di luar gaji pokok.
Oleh karena itu ia berharap program KIP Kuliah dapat segera direalisasikan. “KIP kalau bagi perguruan tinggi swasta kecil sangat membantu. Bagi PTS kecil seperti kami itu bagus karena segmennya memang masyarakat kecil,” ujarnya.
Susilo mengatakan kampusnya tergolong sekolah rintisan yang hanya menerima sekitar 40 mahasiswa tiap tahun untuk satu jurusan, S1 manajemen pariwisata.
Berbeda dengan kampus swasta lain, Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta punya cara berbeda untuk menyiasati masalah pendanaan. Rektor Unisa Warsiti mengatakan selain efisiensi, mereka juga mencari pendanaan lain lewat unit usaha.
Unit usaha yang dimiliki oleh Unisa di antaranya pembuatan air minum kemasan Unisa Tirta, minimarket Khadija Mart, penitipan anak atau day care Aisyiyah, dan kantin Unisa. Keempat unit usaha itu meski tak semuanya menghasilkan banyak uang, namun dapat sedikit membantu pendanaan universitas.
“Selain unit usaha ada juga hibah-hibah riset dan beasiswa untuk dosen yang cukup membantu mengurangi biaya operasional,” katanya.
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Rio Apinino
