Menuju konten utama

Kemenkeu: PEN Dilanjutkan sampai 2021, Besarannya Sedang Digodok

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menyatakan pemerintah akan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2021.

Kemenkeu: PEN Dilanjutkan sampai 2021, Besarannya Sedang Digodok
Sejumlah perajin menyelesaikan pembuatan batik di industri rumahan di Rusun Marunda, Jakarta, Selasa (14/7/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp.

tirto.id - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menyatakan pemerintah akan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2021. PEN dinilai mau tak mau harus diteruskan lantaran pemerintah harus mengantisipasi lonjakan angka kemiskinan dan pengangguran.

“PEN 2020 harus dilanjutkan di 2021. 2021 kami juga harus memikirkan PEN,” ucap Febrio dalam diskusi virtual, Senin (20/7/2020).

Febrio mengatakan pemerintah masih akan menaruh fokus pada anggaran perlindungan sosial di 2021. Pada tahun 2020, anggaran perlindungan sosial dalam dalam PEN adalah Rp203,9 triliun. Pada 2021 nanti pemerintah akan mematok angka yang tidak terlalu jauh berbeda dari kisaran itu meski jumlahnya dipastikan akan lebih sedikit.

Total anggaran PEN sendiri adalah Rp607,65 triliun di 2020. Namun sebagian besar belanjanya beririsan dengan biaya penanganan COVID-19 yang mencapai Rp695 triliun.

“Tahun depan mungkin tidak terlalu jauh. Pasti perlindungan sosial dilanjutkan mungkin lebih sedikit dari Rp200 triliun tapi lebih besar dari biasanya,” ucap Febrio.

Di samping perlindungan sosial, Febrio menyatakan pemerintah akan menyiapkan pos anggaran bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sektoral/pemda, dan pelaku usaha yang bersifat padat karya.

Soal besarannya, Febrio mengaku belum dapat memberikan gambarannya. Ia hanya memastikan pemerintah sedang menghitungnya. Yang pasti angkanya akan sudah masuk dalam nota keuangan yang akan dibawa pemerintah pusat pada Agustus 2020 nanti untuk dibacakan melalui Presiden Joko Widodo kepada DPR.

“PEN 2021 sedang kami godok besarannya berapa. Kami kan, dalam konteks menyusun nota keuangan di DPR juga,” ucap Febrio.

Baca juga artikel terkait KEBIJAKAN FISKAL atau tulisan lainnya dari Vincent Fabian Thomas

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Reja Hidayat