Indeks Kemendagri

Doxing atau mempublikasikan data informasi pribadi merupakan salah satu taktik balas dendam yang sudah muncul sejak tahun 1990-an.

Meski penangguhan penahanan dikabulkan, Ahok tetap berstatus sebagai gubernur nonaktif.

Proses perekaman dan pencetakan blangko e-KTP terhambat kasus dugaan korupsi e-KTP, namun Kemendagri memastikan tahun ini proyek e-KTP dipastikan selesai.

Kemendagri siap mencetak 25,9 juta blangko e-KTP selama 2017. Proses pencetakan sudah dimulai secara bertahap sejak awal April 2017.

Pada sidang lanjutan tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP elektronik (e-KTP), JPU KPK menjadwalkan kehadiran tiga penyidik KPK yang akan dikonfrontasi dengan kesaksian mantan anggota Komisi II DPR RI, Miryam S Haryani, Senin (27/3/2017).

KPK menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi e-KTP yakni Andi Narogong. Andi diketahui sebagai pengusaha yang kerap menggarap proyek di Kemendagri.

Pegawai Kemendagri mengakui ada aliran duit proyek e-KTP. Duit itu berasal dari Sugiharto, terdakwa dalam kasus ini.

Sidang lanjutan tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP elektronik (e-KTP) akan menghadirkan tujuh saksi dari unsur Kemendagri dan DPR yang dijadwalkan diperiksa pada Kamis (23/3/2017).

Terdakwa korupsi proyek e-KTP, Irman yang merupakan mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) membantah pernyataan mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini terkait permintaan uang untuk mantan Mendagri Gamawan Fauzi.

Dalam persidangan e-KTP, Gamawan Fauzi sempat adu argumen atas informasi yang diberikan mantan Ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap. Perbedaan terjadi terkait keterangan perubahan sumber anggaran proyek e-KTP.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan berharap sistem e-Budgeting segera diterapkan di pusat dan seluruh daerah hingga level desa agar mencegah korupsi dan mendorong peningkatan pengawasan publik.

Permohonan penjadwalan ulang tersebut diajukan karena Agus, yang saat ini aktif sebagai Gubernur Bank Indonesia, harus memimpin Rapat Dewan Gubernur bulanan.

Gamawan Fauzi membantah bahwa dirinya menerima uang dari kasus proyek e-KTP ini dan meminta semua pihak tidak melakukan fitnah kepada orang lain.

Kemendagri meminta saran ke KPK untuk kembali melanjutkan proyek e-KTP. Kasus korupsi e-KTP sebelumnya, mengaku membuat gentar Kemendagri untuk melanjutkan proyek itu.

Zudan menyampaikan bahwa Kemendagri dan KPK tidak membahas soal tender e-KTP, namun hanya membahas khusus pemanfaatan data.

Para tersangka mengkondisikan agar konsorsium PNRI memenangkan lelang.

Wawancara dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil soal sengkarut pengadaan e-KTP.

Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon mengaku Partai Gerindra sudah mengonfirmasi tidak adanya aliran dana korupsi e-KTP yang diterima oleh Anggota DPR Komisi II dari Partai Gerindra.

Tercatat 300 saksi dipanggil ke gedung KPK sejak perkara kasus korupsi e-KTP bergulir tiga tahun terakhir.

Usulan hak angket "Ahok Gate" akan dibacakan dalam sidang paripurna DPR. Namun, di atas kertas, dengan menghitung konstelasi koalisi, tak mudah meloloskan usulan Ahok Gate ini.