Indeks Kemendagri
Ketahuan Selingkuh, Bupati Katingan Bisa Diberhentikan
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, meminta Kapolres setempat memproses hukum dengan tuntas dan tegas kasus tersebut karena telah mencederai wajah birokrasi pemerintahan di Indonesia. Namun demikian, sanksi terhadap Ahmad Yantenglie masih menunggu proses hukum atas kasus tersebut.
Penyelundupan Kentang Resahkan Petani
Penyelundupan kentang membuat para petani lokal resah. Pemerintah minta polisi segera menindak tegas penyalahgunaan impor kentang ke Indonesia.
Hotma Sitompoel Diperiksa sebagai Saksi Kasus Korupsi E-KTP
KPK memeriksa pengacara Hotma Sitompoel dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket e-KTP tahun anggaran 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.
Gubernur BI Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi E-KTP
Agus Martowardojo akan diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan E-KTP. Bagi mantan Menteri Keuangan era SBY ini pemanggilan ini adalah yang kedua kalinya.
Mendagri Imbau Plt Gubernur Jalin Komunikasi dengan DPRD
Mendagri Tjahjo Kumolo meminta para Pelaksana Tugas Gubernur untuk memperhatikan komunikasi politik dengan DPRD khususnya untuk menangani APBD.
Dirjen Otda Soni Sumarsono Jabat Plt Gubernur DKI
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dijadwalkan akan melantik Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2016) siang hari ini. Sumarsono akan melaksanakan tugas menggantikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang melakukan cuti selama kampanye Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 28 Oktober 2016 nanti.
Kompensasi Eks Timtim Ditargetkan Selesai Tahun ini
Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pemerintah menargetkan dana kompensasi bagi warga negara Indonesia (WNI) eks Timor Timur (Timtim) rampung pada November mendatang.
Seskab Tegaskan Angka Bantuan Parpol Harus Rasional
Komisi III dan Kemendagri telah menyepakati adanya kenaikan angka bantuan keuangan parpol. Meski demikian, Seskab meminta agar besaran kenaikan tersebut rasional dengan APBN.
Pemerintah Siapkan PP Bantuan Uang ke Partai Politik
Sekjen Kemendagri menyebutkan di PP Nomor 5 Tahun 2009 secara eksplisit diatur bahwa 60 persen anggaran digunakan untuk pendidikan politik dan sisanya operasional.
Korupsi e-KTP, KPK Tetapkan Tersangka Baru
Irman diduga melakukan penggelembungan harga dalam perkara ini dengan kewenangan yang ia miliki sebagai Kuasa Pembuat Anggaran (KPA).
5 Petahana Peserta Pilkada Dipastikan Telah Ajukan Cuti
Sebanyak lima gubernur dipastikan akan kembali maju dalam Pilkada serentak 2017 mendatang. Walaupun hasil gugatan Ahok masih menunggu keputusan MK, Mendagri menegaskan bahwa lima petahana itu telah mengajukan surat izin cuti.
Mendagri: Batas Rekam e-KTP Mundur sampai Pertengahan 2017
Batas perekaman KTP elektronik diperpanjang hingga pertengahan 2017, yang mulanya dipatok pada akhir September ini. Alasannya, masih banyak warga yang belum melakukan perekaman e-KTP.
Kepala Daerah dalam Pusaran Korupsi
Operasi tangkap tangan Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian oleh KPK menambah deretan kepala daerah di pusaran korupsi. Pemahaman area rawan korupsi seperti perencanaan anggaran perlu digalakkan. Apakah e-planing dapat menjadi solusi?
Kemendagri Diminta Tinjau Ulang Tenggat Waktu E-KTP
Melalui surat edarannya, Kemendagri telah membatasi perekaman data e-KTP hingga 30 September. Meski tenggat waktu telah ditetapkan, beragam masalah perekaman data e-KTP masih ditemui.
Kemendagri: Pemda Boleh Terbitkan Surat Pengganti e-KTP
Kemendagri menegaskan, warga masih dapat mengurus perekaman data untuk memperoleh Nomor Induk Kependudukan (NIK) e-KTP meski sudah melewati batas yang ditentukan. Bila warga kehabisan blangko e-KTP, Pemda diperbolehkan mengeluarkan surat pengganti identitas sementara yang memiliki fungsi serupa e-KTP.
Kemendagri: Verifikasi E-KTP yang Beredar Medsos Tidak Benar
Kemendagri menyatakan bahwa situs-situs yang mengklaim dapat mengecek data E-KTP di berbagai media sosial adalah tidak valid karena bukan dibuat oleh pemerintah.
Mendagri Optimistis Tahapan Pilkada DKI Sesuai Jadwal
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo optimistis tahapan jadwal Pilkada DKI 2017 ini akan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU DKI.
Tjahjo: Bola Panas Sistem Pemilu di Tangan Saya
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan bertanggun jawab penuh terhadap tiga opsi sistem pemilu dalam draf revisi UU Pemilu yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nantinya.

Perda yang Menindas Perempuan
Di Iran para suami memakai jilbab sebagai bentuk solidaritas terhadap istri mereka. Aturan ketat tentang pakaian tertutup di ruang publik bagi perempuan Iran dianggap menindas. Gerakan ini menjadi perhatian dunia karena Iran menjadi salah satu negara yang kerap mengurusi ruang privat warganya atas nama agama. Peraturan dan hukum yang berlaku di negara itu dianggap tak ramah terhadap perempuan. Bagaimana dengan Indonesia?
Tjahjo Kumolo Minta Pemda Siaga Selama Arus Balik Mudik
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menginstruksikan seluruh pemerintah daerah yang wilayahnya dilewati jalur pemudik untuk siaga dalam mengantisipasi membludaknya arus balik khususnya sepanjang jalur pantai utara (pantura).
Masuk tirto.id








