Indeks Kemendagri

Sumarsono selaku Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,  akan meluruskan sejumlah Peraturan Daerah  yang dianggap diskriminatif. Pernyataan tersebut disampaikannya berkaitan dengan polemik yang terjadi pada salah satu Perda di Kabupaten Serang, Banten terkait dengan penutupan rumah makan selama Ramadan yang menuai pro dan kontra di masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yuswandi A. Temenggung dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (e-KTP).

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan menilai pemerintah desa masih lemah dan menyisakan sejumlah persoalan yang perlu dibehani.

Peristiwa yang terjadi di hadapan ribuan pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Kota Palu ini pun mendapat tanggapan dari Kementerian Dalam Negeri.